Berita

Politik

Kedubes AS: Jenderal Gatot Ditolak Karena Kesalahan Administratif

RABU, 25 OKTOBER 2017 | 18:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia menjelaskan secara resmi alasan negaranya menolak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan istri untuk memasuki wilayah mereka pada Sabtu lalu (21/10).

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan istrinya sempat ditolak terbang ke AS, padahal mendapat undangan resmi yang dikirim oleh Kepala Staf Pasukan Gabungan AS, Jenderal Joseph F. Dunford, Jr.

Penolakan oleh U.S. Customs and Border Protection itu disampaikan pihak maskapai penerbangan beberapa saat sebelum Panglima TNI dan istri beserta rombongan memasuki pesawat.


"Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober, Jenderal Gatot Nurmantyo dan istrinya tertunda melakukan penerbangan karena kesalahan administratif,” demikian kutipan keterangan resmi pada website Kedubes AS di Indonesia, Rabu (25/10).

Namun, juga disebutkan dalam dalam keterangan yang berjudul "U.S. Embassy Statement on Travel Disruption for General Gatot Nurmantyo" itu bahwa kesalahan tersebut cepat dikoreksi oleh pihak AS.

"Kami telah mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Tidak ada pembatasan perjalanan Jenderal (Gatot) atau istrinya, dan kami menyambut mereka ke AS,” terang pihak Kedubes AS.

Kedubes AS mengaku tetap berkomitmen untuk menjaga kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai cara untuk memberikan keamanan dan kemakmuran bagi kedua negara.

"Kami menyesalkan ketidaknyamanan yang ditimbulkan, dan telah mengkomunikasikan hal ini kepada Pemerintah Indonesia,” ungkap Kedubes AS.

Pada akhir pernyataan itu ditegaskan bahwa Pemerintah AS ingin memastikan bahwa semua orang yang bepergian ke wilayah mereka telah melewati pemeriksaan yang benar. Hal ini untuk mempertahankan tanggung jawab terhadap keamanan nasional AS.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas bantuannya dalam menyelesaikan masalah ini,” tutup pernyataan tersebut. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya