Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Operator Guyur Duit Ratusan Juta Untuk Demo Sopir Online?

RABU, 25 OKTOBER 2017 | 06:56 WIB | LAPORAN:

Aksi damai para sopir online menolak aturan baru Menteri Perhubungan  26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang akan dilancarkan pagi ini (Rabu, 25/10), diduga ada yang mendanai.

Menurut seorang sumber, para sopir yang turun aksi mendapat bayaran dari operator taksi online pertama di Indonesia.

"Yang paling bermasalah ya perusahaan tersebut kalau ada tarif atas tarif bawah. Pasti rugi ya perusahaan tersebut, makanya yang paling banyak mengeluarkan uang ya dia," katanya dalam perbincangan, Selasa malam (24/10).


Disebutkan pula, para sopir tersebut dibayar hingga ratusan juta rupiah. Bahkan ia sendiri sudah bertemu salah satu pejabat di perusahaan tersebut.

"Hanya satu perusahaan yang bermain, dua laginya tidak. Per kelompok atau DPC mendapatkan Rp 15 juta. DPC Jakarta ada lima wilayah, Tangerang, Depok, Bekasi dan daerah lain," sebutnya.

Namun untuk nominal bayaran, menurut dia, sopir wilayah Jakarta lebih besar ketimbang daerah. Perusahan ini, kata dia lagi, mau 'bermain' panjang lantaran mereka takut dengan Permenhub tersebut. Sementara para sopir ingin diberlakukan tarif atas dan bawah.

"Bicara stiker, KIR memang tidak mau. Di lapangan teman-teman menolak karena ada stiker jadi tidak bisa keluar kota. Tapi tarif atas tarif bawah driver senang," kata sumber yang juga salah satu pengurus organisasi sopir online ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, hari ini para sopir online seluruh Jabotabek akan turun aksi di depan kantor Kemenhub. Mereka menolak aturan plat nomor, menolak  stiker sewa khusus, menolak KIR Ketrik, menolak perjuangkan pasal-pasal dianulir Mahkamah Agung. Dari pesan yang diterima aksi ini akan dihadiri komunitas sopir online dari JAKO United, DUGG, SAO, BOC, RFC, SPPO, MANDAR, K107, PAS, ADIKARA, FRISMER dan FDO.[wid]



Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya