Apdesi: Hanya Oknum Tolak MoU Pengawasan Dana Desa

Langkah Polri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa diapresiasi kalangan perangkat desa.

Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), organisasi yang beranggotakan para kepala desa dan perangkat desa baik yang aktif dan purna bakti ini serius mendukung langkah pemerintah demi terciptanya transparansi dan percepatan pembangunan di desa.

"Dana desa sangat terasa bagi desa dan kami dukung serta menyambut baik nota kesepahaman tersebut, kalaupun ada yang menolak, itu adalah oknum," ujar Ketua Umum Apdesi, Suhardi kepada redaksi, Rabu (25/10).
 

 
Suhardi menambahkan, meski ada faktor kelemahan dalam penyaluran dana desa,beberapa kelebihan dana desa sangat dirasakan oleh masyarakat. Setidaknya, kata dia, ada 15 poin kelebihan yang dirasakan masyarakat desa dari dana tersebut. Salah satunya desa bisa mengatur sendiri keuangan demi kesejahteraan masyarakatnya.

Namun diakui Suhardi, ada juga beberapa kelemahan di antaranya masih ada kepala desa yang belum memahami tentang administrasi dan campur tangan bupati dalam penggunaan dana desa.

"Lebih mengerikan adalah campur tangan Bupati atau oknum lain yang tidak rela desa memperoleh dana, untuk itu kami mengimbau kepada anggota Apdesi seluruh Indonesia jangan takut dengan adanya MoU tersebut," katanya.

Selain itu lanjut Suhardi, pemerintah perlu mengadakan pelatihan bagi kepala desa secara berkala agar penggunaan dana desa bisa terserap dengan maksimal.

"Harusnya kita bangga karena saat ini banyak masyarakat yang peduli dengan kemajuan desa. Kalau kita bersih, kenapa harus risih, semua demi kemajuan desa dan kami siap berkoordinasi dengan pemerintah terkait pelatihan bagi kepala desa," jelasnya.[wid]