Joko Widodo dan Gatot Nurmantyo/Net
Pemerintah Indonesia sejatinya memprotes keras atas perlakuan yang mencederai kehormatan (dignity), tidak hanya pribadi Jenderal Gatot Nurmantyo dan institusi TNI, tetapi juga NKRI.
"Pemerintah AS sangat tidak memadai hanya menyampaikan permohonan maaf melalui Duta Besar untuk Indonesia, Joseph Donovan. Namun harus ada penjelasan lebih rinci dan berkejujuran dari pemerintah AS kenapa peristiwa tidak manusiawi seperti ini bisa terjadi," ujar komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution.
Hal ini ditekankan Maneger menanggapi penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot masuk wilayah Aemeriksa Serikat (AS) secara mendadak meski kunjungan itu atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F. Durford, Jr.
"Kalau ada kesalahan di internal AS yaitu US Customs and Border Protection, jenis kesalahan yang terjadi harus dijelaskan secara terbuka ke publik Indonesia," sambung Maneger kepada redaksi, Selasa (24/10).
Menurut dia, patut dipertimbangkan Presiden Jokowi memanggil duta besar AS untuk Indonesia menjelaskan peristiwa memalukan tersebut. Jika pemerintah Indonesia hanya mengirimkan nota diplomatik memprotes peristiwa sepenting ini, maka patut diduga tidak menunaikan mandatnya menjaga kehormatan bangsa (dignity).
"Publik berhak tahu atas informasi benar tentang peristiwa ini (rights to know)," tegasnya.
Di sisi lain, lanjut Maneger, publik patut mengapresiasi sikap kenegarawanan Panglima TNI dalam merespons kejadian tidak manusiawi dari pemerintah AS itu. Indonesia memang sudah sejatinya harus marah. Tapi, jelas Maneger, kemarahan itu harus disalurkan secara strategis dan terukur.
Sikap kenegawanan dan ketenangan Panglima TNI sebagai figur yang terdampak dari perilaku tidak profesional pemerintah AS sangat signifikan menenangkan prajurit TNI dan publik Indonesia. Semoga peristiwa ini menjadi blessing in disguise tidak hanya Panglima TNI tapi juga bagi NKRI," imbuhnya.
Namun sekali lagi ia mendesak pemerintah AS untuk memastikan bahwa hal-hal tidak manusiawi semacam itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Di samping itu mengimbau publik Indonesia untuk tidak terprovokasi dan melakukan tindakan yang tidak kontra produktif yang justru merugikan bangsa sendiri.
"Mari hadirkan kepercayaan bahwa pemerintahan Jokowi mampu menjaga marwah dan kehormatan NKRI," demikian Maneger.
[wid]
