Tepat tiga tahun masa pemerintahan Jokowi, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai tidak memuaskan masyarakat.
Berdasarkan survei Koordinasi Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS) di wilayah pelayanan BPJS Kesehatan se-Indonesia, menunjukkan program JKN banyak dikeluhkan pada pelayanan RS mitra BPJS.
"75 persen peserta BPJS Kesehatan menyoal pelayanan RS yang menuai banyak masalah," kata koodinator Kornas MP BPJS, Hery Susanto kepada redaksi, Minggu (22/10).
Banyaknya pasien BPJS Kesehatan ditolak karena fasilitas kamar rawat inap RS penuh, RS minta uang muka perawatan kesehatan, kelangkaan obat maupun darah bagi peserta BPJS, dan sebagainya dinilai turut mendorong ketidakpuasan publik terhadap pelayanan BPJS kesehatan.
Jika capaiannya dari sudut tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan diakuinya memang terjadi peningkatan yang sangat besar, di mana saat ini sudah 180 juta peserta. Dari angka tersebut ada sekitar 92 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang dikatagorikan miskin. Namun, hal ini dinilai banyak yang tidak tepat sasaran. Sedangkan menurut data BPS 2017 ada 26 juta warga miskin.
"Negara menggelontorkan Rp 27 triliun untuk menyubsidi peserta PBI/KIS tahun ini, tapi anehnya masih saja banyak warga miskin yang tidak masuk PBI, bahkan banyak yang masuk PBI tapi sama sekali belum menerima kartu BPJS nya," papar Hery.
Data BPJS Kesehatan Juni 2017 total pemanfaatan kartu BPJS Kesehatan 106,1 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan.Dari total tersebut, jumlah kunjungan ke puskesmas, klinik pratama dan dokter perorangan mencapai 72,8 juta kunjungan. Untuk rawat jalan poliklinik dan rumah sakit sebanyak 29,2 juta dan rawat inap sebesar 4,02 juta, jika keduanya digabungkan menjadi 33.22 juta l kunjungan di RS.
Hery menerangkan, dari 72.8 juta kunjungan pelayanan di tingkat faskes I tidak banyak menuai permasalahan. Namun di 33.22 juta kunjungan di RS lah yang justru menuai banyak keluhan peserta BPJS.
"Orientasi kinerja BPJS kesehatan jangan hanya dari sisi kuantitas peserta tapi juga kualitas pelayanan kesehatan, utamanya di RS. Buat apa peserta banyak tapi pelayanan tidak memuaskan, bagaimana nanti jika sudah seluruh warga negara menjadi peserta BPJS Kesehatan?," tanya Hery Susanto.
Hingga semester I 2017, realisasi penerimaan iuran BPJS Kesehatan baru mencapai Rp 35,6 triliun. BPJS menargetkan sampai akhir tahun ini penerimaan iuran menyentuh angka Rp 80 triliun.
"Kami meragukan pihak BPJS Kesehatan mampu mencapai target iuran tersebut, karena banyak peserta yang keluhkan pelayanannya, apa lagi di tengah situasi ekonomi yang sedang alami pelemahan daya beli di level warga," kata.
Jajaran direksi dan dewas BPJS kesehatan dinilai tidak kreatif dan tidak inovatif, selalu defisit dan meminta bantuan pemerintah hingga upaya menaikkan iuran BPJS.
"Kami mendesak Presiden Jokowi melakukan evaluasi total terhadap kinerja jajaran direksi dan dewas BPJS Kesehatan," pungkasnya.
[wid]
