Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes), Eko Putro Sandjojo, akan memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Salah satunya dengan menggandeng tokoh agama.
"Karena disinyalir ada banyak desa yang masih belum melibatkan masyarakat," katanya di sela penandatanganan MoU dengan Gereja Masehi Injil Timor (GMIT) di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Sabtu (21/10).
Eko berharap kerja sama dengan GMIT dapat diikuti oleh lembaga-lembaga keagamaan lain. Mengingat tokoh agama sangat disegani masyarakat, sehingga akan berkontribusi positif terhadap pengawasan penggunaan dana desa.
"Agar kepala desa tidak terjebak pada moral hazzard," ujarnya.
Langkah menggandeng tokoh agama juga merupakan salah satu cara yang akan dilakukan untuk menjawab tantangan Presiden Joko Widodo yang meminta optimalisasi penggunaan dana desa.
"Ketika Pak Presiden meminta untuk dipastikan menggunakan sistem swakelola, maka gereja dan tokoh agama lain dapat ikut mengawasi," jelas Eko.
Ketua Komisi V DPR RI, Fairy Djemi Francis, menambahkan bahwa mendorong lebih banyak partisipasi masyarakat juga menjadi catatan yang diberikan pihaknya kepada Kemendes.
"Para tokoh agama ini nantinya bisa dilibatkan sejak perencanaan, sampai pengawalan," ujarnya.
Senada, Ketua Sinode GMIT, Pendeta Louise Merry Kolimon, menyambut baik kerja sama itu. Menurutnya, gereja akan ikut aktif terlibat dalam pembangunan desa.
"Terdapat dua ribu gereja lokal di bawah GMIT ini yang merupakan gereja protestan di wilayah timur. Dan terdapat 1.300 pendeta yang siap melayani di desa-desa," jelasnya.
Kesepahaman bersama sendiri meliputi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat. Serta pengawasan dan pemanfaatan penggunaan dana desa.
[ald]
