Tidak menggelar sidang paripurna istimewa pidato gubernur yang baru dilantik, menjadi indikasi pimpinan DPRD bakal menghambat program-program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Begitu kata Ketua Forum Bersama Jakarta (FBJ), Budi Siswanto seperti diberitakan RMOLJakarta, Kamis (19/10).
"Sepertinya ada agenda terselubung yang dijalankan oknum-oknum tertentu yang belum dapat menerima terpilihnya Anies-Sandi sebagai pemimpin baru ibukota," kata Budi.
Menurut Budi, hal ini bisa dilihat dari berbagai upaya yang terus dilakukan untuk menghambat bahkan men-downgrade program-program yang akan segera dijalankan sesuai dengan kampanye Anies-Sandi saat Pilgub DKI lalu.
Hambatan tersebut antara lain belum diputuskannya sidang paripurna istimewa penyampaian visi misi gubernur-wagub terpilih oleh pimpinan DPRD DKI .
Padahal, soal sidang paripurna istimewa itu diperkuat dengan surat edaran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE.162/3484/OTDA yang diterbitkan 10 Mei 2017.
Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono disebutkan bahwa gubernur, bupati, dan walikota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai gubernur/bupati/walikota pada sidang paripurna istimewa di masing-masing DPRD setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama.
"Kita perlu kelegowoan sebagai masyarakat yang menjunjung prinsip demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat, dan rakyat Jakarta sudah memilih Anies-Sandi sebagai pemimpin baru ibukota. Sekarang
mereka jadi milik bersama serta menjadi aset bangsa ini. Mereka berdua berdiri untuk melayani semua warga Jakarta tanpa melihat latar belakang, siapa dan darimana mereka," papar Budi.
Karena itulah Jurubicara Presidium Relawan Pemenangan Anies-Sandi (Pras) ini mengharapkan kedewasaan para pimpinan DPRD untuk menyikapi pesoalan ini secara tuntas. Para politisi Kebon Sirih diminta untuk mengedepankan kepentingan publik, karena warga Jakarta akan mencatat sekecil apapun yang telah mereka lakukan
"Pimpinan Dewan jadi panutan, mereka harus taat aturan, kalau mereka tabrak aturan bagaimana dapat dipercaya untuk menjalankan amanah yang lebih besar," tegas Budi.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono mengatakan, hanya DPRD DKI Jakarta yang belum menggelar rapat paripurna istimewa seusai pelantikan gubernur dan wakil gubernur pemenang Pilkada 2017 di seluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut, gubernur dan wakil gubernur berpidato menyampaikan visi, misi, dan program selama periode pemerintahannya.
"Seluruh Indonesia sudah melakukan (rapat paripurna) setelah dilantik, termasuk Gubernur DI Yogyakarta yang terakhir itu semuanya sudah melakukan pidato perdana di depan DPRD. Dari seluruh provinsi, hanya tinggal DKI saja yang menunggu jadwal," kata Sumarsono saat dihubungi, Rabu (18/10).
Ia menjelaskan, DPRD DKI Jakarta memiliki waktu 14 hari setelah pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI untuk menggelar rapat paripurna istimewa. Sumarsono meminta DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna istimewa itu.
"DKI-nya masih butuh waktu, masih ada 14 hari kan. Ini baru hari kedua (setelah pelantikan). Kita tunggu saja," kata dia.
[ian]
