Berita

Dave Laksono/Net

Politik

Dokumen Rahasia AS Jangan Diambil Pusing

KAMIS, 19 OKTOBER 2017 | 13:28 WIB | LAPORAN:

Pemerintah Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk membuka dokumen rahasia dalam jangka 50 tahun pasca kejadian.

Atas alasan itu, anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Laksono mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terlalu mengambil pusing kabel diplomatik AS tentang tragedi berdarah di Indonesia tahun 1965 yang dibuka ke publik.

"Pemerintah Amerika Serikat kan secara hukum mereka diwajibkan membuka arsip-arsip mereka setelah jangka waktu 50 tahun," ujarnya ketika ditemui di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (19/10).


Daripada memikirkan masalah itu, Dave justru menyarankan publik Indonesia untuk saling menguatkan kembali pemahaman tentang ideologi Pancasila. Salah satunya dengan memahami sejarah bangsa yang terjadi di masa lampau.

"Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus mengetahui apa yang sudah terjadi di masa lalu," tukas politis Golkar.

Dokumen rahasia yang berisi komunikasi kabel diplomatik AS tentang tragedi berdarah tahun 1965 dibuka ke publik oleh lembaga nirlaba National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA) pada 17 Oktober 2017.

Dokumen yang diungkap itu berisi 39 dokumen rahasia pembantaian 1965 setebal 30.000 halaman. Semuanya merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika di Indonesia dari tahun 1964 hingga 1968.

Dokumen itu berisi tentang tragedi politik hingga pembantaian massal tahun 1965 atau saat terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Adapun dokumen yang diungkap itu antara lain mengenai Angkatan Darat yang hendak menjatuhkan Presiden Soekarno, Soekarno dan intrik permainan Istana, dan rencana membunuh Menteri Panglima Angkatan Udara Indonesia Omar Dani.

Kemudian ada juga dokumen yang berisi tentang peran Sjarif Thajeb untuk diskreditkan Soekarno, Adnan Buyung yang turut melemahkan PKI dan Soekarno, dan kerusuhan rasial yang menyasar etnis Tionghoa.

Selain itu ada juga permintaan bantuan dari tentara ke AS, kader PKI mengaku tidak tahu yang terjadi, jihad membantai ribuan orang di daerah, dan Angkatan Darat yang mempersenjatai Hansip untuk bunuh PKI. [ian]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Menteri Ekraf: Kreativitas Tak Bisa Dihargai Nol atau Dipatok

Jumat, 03 April 2026 | 20:06

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

Harga Plastik Dalam Negeri Meroket, Ini Kronologinya

Jumat, 03 April 2026 | 19:42

Kapolda Riau Perketat Penanganan Karhutla Hadapi Ancaman Super El Nino

Jumat, 03 April 2026 | 19:18

Upacara Penghormatan UNIFIL untuk Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Jumat, 03 April 2026 | 19:01

Labirin Informasi pada Perang Simbolik

Jumat, 03 April 2026 | 18:52

KPK Siapkan Pemeriksaan Ono Surono Usai Penggeledahan

Jumat, 03 April 2026 | 18:35

BNPB: Tidak Ada Tambahan Korban Gempa Magnitudo 7,6 Sulut dan Malut

Jumat, 03 April 2026 | 18:31

Resiliensi Bangsa: Dari Mosi Integral 1950 hingga Geopolitik Kontemporer 2026

Jumat, 03 April 2026 | 18:03

FWP Polda Metro Hibur Anak Yatim ke Wahana Bermain

Jumat, 03 April 2026 | 17:45

Selengkapnya