Kinerja Ekonomi Terusik Momen Pilkada & Pilpres

Pergelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2018, serta pemilihan Presiden (pilpres) pada 2019 akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja perekonomian. Banyak pebisnis diproyeksi akan menunda investasi.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Sulistyo mengatakan, kinerja pereko­nomian 2018 dan 2019 akan menghadapi tantangan seiring digelarnya pilkada serentak pada 171 daerah, dan pilpres. Dia memproyeksi kedua momentum itu akan membuat pelaku usaha wait and see (tunggu dan lihat).

"Pilkada dan pilpres membuka peluang terjadi banyak kemung­kinan. Antara lain, ketidakstabi­lan karena pilkada serentak akan membuat para pengusaha wait and see. Setidaknya menunggu sampai terpilih kepala daerah baru hingga akhir Juni 2018," ungkap Eko kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Dengan demikian, lanjut Eko, maka kinerja perekono­mian Indonesia pada 2018 baru bergeliat kembali pada semester ll (enam bulan). Sayangnya, ge­liat tersebut tidak akan bertahan lama karena pada 2019 akan digelar pilpres.

Menurut Eko, sikap wait and see pelaku usaha tersebut akan menjadi tantangan untuk pe­merintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen.

Eko tidak menampik sisi lain pilkada bisa mendorong konsum­si rumah tangga. Dari catatannya, pada pilkada serentak 2016 mem­buat konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) mencatat pertumbuhan 6,62 persen (year on year/YoY). Namun perlu diketahui juga, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kecil, hanya 1,16 persen.

“Kalau dilihat secara makro, aktivitas ekonomi tersebut hanya akan menyumbang 1 persen untuk pertumbuhan ekonomi. Jauh ber­beda dengan kontribusi pengusaha swasta yang mampu menyumbang 57 persen,” katanya.

Selain itu, Indef juga melihat tantangan pemerintah mencapai target pajak tahun depan juga cukup berat. Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengaku pesimistis target Rp 1.894,7 triliun tahun depan tercapai.

Enny menuturkan, dengan pemerintah memasang target Rp 1.894,7 triliun artinya meningkat 9,14 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.736,1 triliun.

"Ada ancaman terjadi shortfall pajak pada 2017. Di mana real­isasi penerimaan pajak sampai dengan September baru 60 pers­en, padahal ini sumber utama pendapatan negara," katanya.

Enny menjelaskan, peneri­maan negara merupakan salah satu indikator kinerja perekono­mian secara umum. Jika target penerimaan ini meleset maka sinyal optimisme perekonomian di 2018 juga akan melemah. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan men­capai 5,4 persen menjadi susah direalisasikan.

Tidak hanya itu, lanjut Enny, penerimaan yang berada di bawah target juga dapat menim­bulkan rentetan masalah fiskal berikutnya, mulai dari penam­bahan defisit melalui utang, hingga pengetatan anggaran. "Risiko pengetatan anggaran di tahun politik tentu berpotensi menghambat upaya akselera­si ekonomi daerah oleh para pemimpin terpilih pada Pilkada 2018," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam RAPBN 2018, pemerintah me­matok target optimistis. Antara lain, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,4 persen, nilai tukar rupiah 13.400 per dolar AS, dan inflasi di angka 3,5 persen.

Asumsi tersebut tidak jauh berbeda dengan analisa bank dunia yang memproyeksi per­ekonomian Indonesia tumbuh 5,3 persen. Bank dunia me­mandang upaya reformasi per­ekonomian yang dilakukan pemerintah secara bertahap akan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian.

Selain itu, konsumsi juga akan meningkat karena akan ada kenaikan upah pekerja sehingga kontribusi terhadap perekono­mian juga naik. Sektor investasi juga diramal naik, dampak dari perbaikan iklim bisnis. ***