Berita

Jaya Suprana

Memetik Hikmah Dari Kegaduhan

KAMIS, 19 OKTOBER 2017 | 08:10 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

DALAM pidato kegubernuran perdana 17 Oktober 2017, Gubernur Anies Baswedan menyelipkan dua kalimat sebagai berikut "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri."

Melawan Penindasan
Selama berpendapat belum dilarang maka saya berpendapat bahwa dua kalimat itu bersifat positif dan konstruktif dalam memberikan semangat bagi kita semua pribumi yang ditindas dan dikalahkan oleh kaum penjajah untuk bangkit menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Semangat Bung Karno mengajak bangsa Indonesia melawan penindasan tersirat di dalam pidato Gubernur Anies . Setelah 72 tahun  kemerdekaan diproklamirkan Bung Karno dan Bung Hatta memang masih ada sesama warga Indonesia masih belum  menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa, negara dan rakyat Indonesia seperti Anies dan saya. Maka Gubernur Anies berniat membebaskan warga Jakarta dari penindasan oleh siapa pun apalagi sesama bangsa Indonesia sendiri. Namun tidak semua pihak sependapat dengan saya. Terbukti ada pihak yang tidak berkenan atas (sebuah) kata "pribumi" di dalam pidato perdana Gubernur Anies.

Makna

Makna
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "pribumi" adalah sebuah kata benda bermakna "penghuni asli; yang berasal dari tempat yang bersangkutan." Sinonim "pribumi" dalam bahasa Melayu adalah "bumiputera" yang di Indonesia tidak pernah dihebohkan bahkan sejak 1912 lestari diabadikan sebagai nama AJB Bumiputera. Di ranah akademis, kata "pribumi" lazim digunakan oleh para antropolog sebagai identitas para penduduk asli seperti Maya, Inka, Apache, Comanche di benua Amerika, Aborijin di Benua Australia, Maori di Selandia Baru. Eskimo-Aleut di Alaska. Bahkan pada bulan Agustus 2016, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen telah resmi meminta maaf kepada warga Austronesia sebagai pribumi Taiwan yang teraniaya selama berabad-abad. Mohon dimaafkan bahwa setelah menelaah makna kata "pribumi" saya gagal paham mengenai kenapa kata "pribumi" sampai sedemikian digaduhkan di persada Nusantara masa kini.

Sasaran Tembak    
Secara psikososiopolitis, Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta kini berada pada posisi "harus salah." Kemenangan Anies Baswedan pada pilkada Jakarta 2017 telah menghadirkan kebencian luar biasa pada diri para pendukung Basuki Tjahaja Purnama yang sama sekali tidak bisa ikhlas menerima kekalahan pujaan hati mereka. Kebencian kemudian menumpuk menjadi dendam. Rasa dendam memposisikan diri Anies Baswedan sebagai sasaran tembak bagi para pendendam yang mencari bahkan mencari-cari kesalahan Anies Baswedan sehingga cucu pejuang kemerdekaan Abdurrahman Baswedan dipaksa untuk mautakmau berada  pada posisi "harus salah." Manusia mustahil sempurna maka Anies Baswedan yang juga manusia biasa jelas mustahil sempurna. Jika dicari apalagi dicari-cari pasti ditemukan ketidak-sempurnaan dalam bentuk kesalahan pada diri Anies. Bahkan kalau perlu direkayasa suatu kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan demi dipaksakan menjadi suatu kesalahan.

Hikmah
Kegaduhan akibat sebuah kata "pribumi" di dalam sebuah pidato kegubernuran merupakan proses trial and error sebagai pembelajaran bagi kita semua. Insya Allah, Anies Baswedan dapat memetik hikmah pelajaran dari kegaduhan atas sebuah kata "pribumi." Gubernur memang tidak sama dengan menteri pendidikan. Sebagai menteri pendidikan, Anies berkomunikasi dengan para guru, dosen, mahaguru, pengajar, cendekiawan yang memiliki pemahaman akademis saling serupa satu dengan lainnya. Sebagai gubernur, Anies berkomunikasi dengan masyarakat relatif lebih  pluralis dengan anekaragam pemahaman saling beda satu dengan lainnya. Lebih parah lagi, di dalam masyarakat juga termasuk para lawan politik yang dendam terhadap Anies Baswedan akibat menang pilkada 2017.

Maka apa boleh buat, adalah lebih bijak apabila Gubernur Anies Baswedan menghindari penggunaan kata-kata rawan tafsir seperti "pribumi" yang rawan ditafsirkan ke berbagai penjuru termasuk ke yang sulit masuk akal sehat sehingga sulit diperhitungkan sebelumnya. Ketimbang menghadapi resiko disalah-salahkan lalu dihujat-hujat bahkan dipolisikan, rasanya tetap lebih bijak apabila di masa mendatang Gubernur Anies Baswedan menghindari penggunaan kata pribumi pada pidato-pidato resminya. [***]

(Penulis adalah pendiri Pusat Studi Kelirumologi dan Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan)

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya