Berita

Jimly/net

Pertahanan

Ketum ICMI: Polisi Harus Usut Perusak Masjid-Masjid Milik Muhammadiyah!

RABU, 18 OKTOBER 2017 | 21:38 WIB | LAPORAN:

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie mendesak pihak kepolisian untuk segera mengusut kasus pembakaran Masjid At-Taqwa milik Muhammadiyah di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh pada Selasa (17/10) malam lalu.

"Saya himbau kepada pihak kepolisian untuk mencari pelaku, siapapun dia, tidak boleh dibenarkan dan dibiarkan," desaknya dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Menurut Jimly, berdasarkan keterangan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, belakangan sering terjadi pengerusakan terhadap masjid-masjid milik Muhammadiyah.


"Mungkin yang di Aceh sudah yang ke sepuluh," ungkapnya.

Untuk itu, menurutnya polisi harus bertindak cepat. Jika tidak, dikhawatirkan masalah tersebut akan merembet ke masalah lain. Salah satunya yakni pilkada serentak yang akan berlangsung sebentar lagi di 171 daerah.

"Sebentar lagi sudah mau Pilkada, digoreng orang, lalu bisa melebar ke urusan agama yang lain. Ini bahaya," tandasnya.

Jimly juga mendesak pihak kepolisian untuk menjaga semua tempat ibadah, dari agama dan aliran apapun. Termasuk tempat ibadah dari kelompok-kelompok yang dianggap sesat.

"Sepanjang dia adalah rumah ibadah, harus dijaga. Tidak boleh dirusak. Masjid misalnya. Darimana kita tahu bahwa ini menyimpang? Kan Allah yang tahu bahwa dia menyimpang atau enggak. Masjid adalah masjid. Tidak ada masjid Ahmadiyah, atau apa. Dia masjid, masjid saja. Boleh siapa saja yang shalat. Masjid tidak boleh dirusak, tidak boleh dirobohkan, tidak boleh dibakar. Karena masjid tidak bersalah. Yang salah itu jemaah nya. Masjidnya tidak. Harus dihormati," tegasnya.

Untuk itu Jimly mengimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Kalaupun ada rumah ibadah seperti Masjid, Gereja, Klenteng, Wihara atau rumah ibadah lainnya dibangun tanpa izin, maka masyarakat harus melaporkannya pada aparat berwenang.

"Lapor kepada pemerintah, bagaimana atutan hukum saja, kan sudah aturannya. Karenanya saya himbau masyarakat jangan main hakim sendiri. Tidak boleh," demikian Jimly.[san]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

UPDATE

Dana Asing Banjiri RI Rp2,43 Triliun di Akhir 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 | 10:09

Pelaku Pasar Minyak Khawatirkan Pasokan Berlebih

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:48

Polisi Selidiki Kematian Tiga Orang di Rumah Kontrakan Warakas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:41

Kilau Emas Dunia Siap Tembus Level Psikologis Baru

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:19

Legislator Gerindra Dukung Pemanfaatan Kayu Hanyut Pascabanjir Sumatera

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:02

Korban Tewas Kecelakaan Lalu Lintas Tahun Baru di Thailand Tembus 145 Orang

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:51

Rekor Baru! BP Tapera Salurkan FLPP Tertinggi Sepanjang Sejarah di 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:40

Wall Street Variatif di Awal 2026

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:23

Dolar AS Bangkit di Awal 2026, Akhiri Tren Pelemahan Beruntun

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:12

Iran Ancam Akan Targetkan Pangkalan AS di Timur Tengah Jika Ikut Campur Soal Demo

Sabtu, 03 Januari 2026 | 07:59

Selengkapnya