Berita

Jimly/net

Pertahanan

Ketum ICMI: Polisi Harus Usut Perusak Masjid-Masjid Milik Muhammadiyah!

RABU, 18 OKTOBER 2017 | 21:38 WIB | LAPORAN:

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie mendesak pihak kepolisian untuk segera mengusut kasus pembakaran Masjid At-Taqwa milik Muhammadiyah di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh pada Selasa (17/10) malam lalu.

"Saya himbau kepada pihak kepolisian untuk mencari pelaku, siapapun dia, tidak boleh dibenarkan dan dibiarkan," desaknya dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Menurut Jimly, berdasarkan keterangan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, belakangan sering terjadi pengerusakan terhadap masjid-masjid milik Muhammadiyah.


"Mungkin yang di Aceh sudah yang ke sepuluh," ungkapnya.

Untuk itu, menurutnya polisi harus bertindak cepat. Jika tidak, dikhawatirkan masalah tersebut akan merembet ke masalah lain. Salah satunya yakni pilkada serentak yang akan berlangsung sebentar lagi di 171 daerah.

"Sebentar lagi sudah mau Pilkada, digoreng orang, lalu bisa melebar ke urusan agama yang lain. Ini bahaya," tandasnya.

Jimly juga mendesak pihak kepolisian untuk menjaga semua tempat ibadah, dari agama dan aliran apapun. Termasuk tempat ibadah dari kelompok-kelompok yang dianggap sesat.

"Sepanjang dia adalah rumah ibadah, harus dijaga. Tidak boleh dirusak. Masjid misalnya. Darimana kita tahu bahwa ini menyimpang? Kan Allah yang tahu bahwa dia menyimpang atau enggak. Masjid adalah masjid. Tidak ada masjid Ahmadiyah, atau apa. Dia masjid, masjid saja. Boleh siapa saja yang shalat. Masjid tidak boleh dirusak, tidak boleh dirobohkan, tidak boleh dibakar. Karena masjid tidak bersalah. Yang salah itu jemaah nya. Masjidnya tidak. Harus dihormati," tegasnya.

Untuk itu Jimly mengimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Kalaupun ada rumah ibadah seperti Masjid, Gereja, Klenteng, Wihara atau rumah ibadah lainnya dibangun tanpa izin, maka masyarakat harus melaporkannya pada aparat berwenang.

"Lapor kepada pemerintah, bagaimana atutan hukum saja, kan sudah aturannya. Karenanya saya himbau masyarakat jangan main hakim sendiri. Tidak boleh," demikian Jimly.[san]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

KPK Tak Gentar Hadapi Praperadilan Mantan Waka PN Depok

Minggu, 03 Mei 2026 | 20:19

Ordal, pada Perspektif Rawls

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:54

KPK Telusuri Duit Panas Cukai ke Pengusaha Rokok

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:23

DPR Geram Ada PRT Tewas: Negara ke Mana?

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:17

Spirit Airlines Jadi Maskapai AS Pertama yang Bangkrut akibat Perang Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:03

Renault Triber 2026, Sensasi Mobil Keluarga Rasa Eropa Harga Rp 106 Jutaan

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:01

Trump Ragu Terima 14 Syarat Damai Baru dari Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:33

DPR Ungkap Ada Skenario Damai di Balik Kasus PRT Tewas di Jakpus

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:09

Andi Arief Ingatkan Militer Masuk Pemerintah karena Sipilnya Koruptif

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:59

Menlu AS Sambangi Vatikan usai Perseteruan Trump dan Paus Leo XIV

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:26

Selengkapnya