Berita

Ilustrasi/net

Hukum

Pemeriksaan Pejabat Negara Harus Dapat Izin Presiden

SELASA, 17 OKTOBER 2017 | 16:34 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aparat penegak hukum yang ingin melakukan pemeriksaan atau panggilan terhadap pejabat negara harus lebih dahulu mendapat izin dari presiden.

‎Pakar hukum pidana, Syaiful Bakhri‎, menjelaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK 76/PUU XII/2014 telah merekonstruksi mekanisme pemeriksaan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD yang sebelumnya dimuat dalam UU MD3.

Selain termaktub dalam ketetapan MK, izin Presiden juga tertuang dalam konstitusi negara pada Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan kekuasaan.


"Jadi, ketika dugaan pidana korupsi yang dilakukan penyidikan, penyidikan itu ada ketentuan terhadap pejabat negara untuk minta proses perizinan yang sifatnya administratif," kata Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu dalam keterangan pers tertulis, Selasa (17/10).

Syaiful menjelaskan bahwa panggilan kepada seorang anggota DPR atau pejabat negara untuk kepentingan proses hukum berpotensi menganggu kinerjanya. Atas alasan itu, aparat penegak hukum harus meminta izin ke presiden.

"Ketika dilakukan proses panggilan saksi kan dapat mengganggu posisinya dan kinerjanya sebagai pejabat negara, pejabat publik, maka karena gangguan itu harus minta izin kepada presiden," pungkasnya.‎

Berdasarkan Pasal 245 ayat 1 UU MD3, paanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

MK kemudian membuat keputusan bahwa panggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden. [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya