Berita

Barack Obama dan Joe Biden/net

Dunia

Trump Memperlemah Sekaligus Mendekatkan AS Pada Konflik Militer

SABTU, 14 OKTOBER 2017 | 07:42 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, lagi-lagi membuat kebijakan kontroversial yang memicu kecaman internasional dan dari dalam negerinya.

Trump secara resmi mengumumkan, pada Jumat kemarin, bahwa AS akan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran 2015 sepenuhnya, jika Kongres dan sekutu AS tidak bekerja untuk mengatasi banyak kekurangan atas kesepakatan itu.

Trump mengatakan, ada beberapa pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Trump menyebut Iran telah gagal memenuhi tujuan akhir kesepakatan 2015.


Padahal, Badan Energi Atom Internasional, para sekutu dan pemerintah AS sendiri sudah menyatakan bahwa pemerintahan Iran di Teheran telah mematuhi peraturan resmi tersebut.

Diberitakan CNN, keputusan Trump itu mendapat kecaman dari para mantan petinggi di era Barack Obama, masa ketika perjanjian itu dibangun.

Eks Wakil Presiden AS, Joe Biden, adalah salah satu dari beberapa mantan pejabat era Obama yang mengritik Trump atas kebijakan tersebut.

Pada halaman Facebook miliknya, Biden menjelaskan bahwa AS, Jerman, Perancis, Inggris, Rusia, dan China mencapai kesepakatan bersejarah dengan Iran pada dua tahun lalu, untuk memblokir laju Iran menuju pembangunan senjata nuklir.

"Kesepakatan itu sedang berjalan. Ini membuat Amerika Serikat dan sekutu kita, termasuk Israel, lebih aman," tulis Biden.

Biden tegaskan, adalah fakta bahwa Iran mematuhi perjanjian itu. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) juga mengatakan demikian. Sekutu AS di Eropa dan bahkan pemerintahan Trump sendiri telah dua kali menyatakan kepatuhan Iran.

"Jadi keputusan Presiden Trump hari ini merupakan ancaman yang tidak berdasar dan tidak perlu terhadap keamanan nasional Amerika, yang menyebabkan kerusakan permanen pada kepemimpinan global Amerika," tegas Biden.

Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri era Obama, John Kerry, menyebut keputusan Trump telah menciptakan sebuah krisis internasional.

"Saya tidak dapat memberitahu Anda mengapa Presiden tidak mengetahui apa yang IAEA, sekutu kita, dan orang di kabinetnya sendiri semua tahu benar bahwa Iran telah sampai pada akhir kesepakatan nuklirnya, dan selama mereka terus melakukannya, kita dan sekutu kita jauh lebih aman," jelas Kerry dalam keterangan tertulis.

"Tapi, apapun alasannya, kenyataannya adalah dengan mengacaukan kesepakatan, Presiden melemahkan tangan kita, mengasingkan kita dari sekutu kita, memberdayakan kaum garis keras Iran, membuat lebih sulit untuk menyelesaikan krisis Korea Utara, dan risiko membuat kita lebih dekat dengan konflik militer," tambah Kerry.

Ben Rhodes, mantan penasihat keamanan nasional Obama yang ikut menyusun kesepakatan itu, bahkan memperingatkan bahwa risiko dari keputusan Trump adalah membawa AS ke dalam perang. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya