Lemkapi: Densus Anti Korupsi Mutlak Diperlukan

Lembaga Kajian Kepolisian (Lemkapi) menilai pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi Polri sangat dibutuhkan.

Menurut Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan, upaya pemberantasan korupsi oleh jajaran Polri dapat berjalan kuat lantaran penyidik polisi dan jaksa sebagai penuntut berada dalam satu atap. Syarat itu mutlak jika keberadaan Densus Anti Korupsi ingin setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab selama ini, KPK kuat karena selain didukung anggaran juga diberi kewenangan besar, termasuk kewenangan melakukan penyadapan.

"Kami mengharapkan dukungan bapak presiden, DPR dan jaksa agung agar Densus Anti korupsi ini segera beroperasi,' ujar Edi kepada redaksi, Jumat (13/10).

Dia mengatakan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah terjadi di mana-mana, dari kota hingga pelosok desa. Karena itu, negara butuh tim kepolisian dan kejaksaan yang kuat dan anggaran besar serta kewenangan cukup. KPK sendiri butuh dukungan polisi dan jaksa hingga ke pelosok desa untuk ikut serta memberantas korupsi, maka tim Polri juga harus ada satuan tugas di kewilayahan.

"Biar penyebaran personilnya merata dan cepat harus ada di wilayah-wilayah," kata Edi.

Lanjutnya, kendala lain yang selama ini dihadapi Polri dalam melakukan pemberantasan korupsi seperti ketersediaan anggaran dan kesejahteraan penyidik yang minim. Walau selama ini anggaran operasional untuk penanganan korupsi sebesar Rp 208 juta per kasus tetapi kesejahteraan penyidik masih jauh tertinggal karena gajinya masih menggunakan standar gaji polisi.

"Kami berpendapat, biar jalan, anggaran operasional harus sejalan dengan kesejahteraan penyidiknya. Saat ini Polri mengajukan bentuk densus dengan anggaran  Rp 2,6  triliun dengan jumlah personil 3.560 personil," demikian Edi. [wah]