Solar Subsidi Seharusnya Direvisi Khusus Plat Kuning

Pola subsidi terhadap barang dan siapapun dalam jumlah triliunan rupiah akan menjadi beban bagi pemerintahan.

Demikian pendapat pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria.

Pemerintah merogoh kantong APBN sekitar Rp7 triliun subsidi BBM solar tahun 2017. Selain itu, Pertamina juga menanggung beban untuk ikut 'menyubsidi' sekitar Rp 21 triliun. Pasalnya, di tahun 2017, pemerintah dengan persetujuan DPR memberi kuota solar subsidi sebanyak 14,82 miliar liter.

"Dengan harga Rp 5.150 perliter pemerintah mensubsidi sebesar Rp 500 per liter.
Sementara harga keekonomian solar di negeri ini pada periode Januari hingga Oktober 2017, rata rata berada pada kisaran Rp 6.600 per liter. Terdapat selisih harga keekonomian dengan harga jual sekitar Rp.1.400 perliter yang untuk sementara jadi beban bumn Pertamina," kata Sofyano.

Pemerintah seharusnya mengurangi besaran subsidi solar untuk dialihkan ke infrastruktur. Menurut Sofyano, subsidi bisa dikurangi secara bertahap yakni dengan cara merevisi Peraturan Presiden nomor 191 Tahun 2014.

"Presiden perlu dan bisa menetapkan jenis kendaraan yang masih perlu disubsidi pemerintah. Solar subsidi harusnya direvisi dan ditetapkan hanya untuk kendaraan maksimal beroda enam dan khusus untuk kendaraan yang gunakan plat kuning saja," tegasnya.

Subsidi solar, kata dia, seharusnya juga bisa dilaksanakan dengan sistim kartu kendali. Kartu kendali bisa menetapkan volume BBM solar yang bisa dibeli.[wid]