Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak mau polemik soal senjata yang dibeli Korps Brimob berkepanjangan. Karena itu dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, kemarin, Tito tampak berusaha menahan diri.
Jenderal Tito "main aman" dengan menyatakan, permasalahan ini sudah diproses oleh tim internal pemerintah yang dipimpin oleh Menkopolhukam.
"Khusus mengenai polemik senjata, saya lihat ini sudah ditangani oleh tim internal pemerintah melalui Bapak Menko Polhukam, yang sudah mengumpulkan para pimpinan terkait, ada 11 instansi termasuk Polri," ujar Tito menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi III.
Dalam RDP ini, Kapolri didampingi Wakapolri Komjen Syafrudin, dan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno. Rapat dipimpin tiga pimpinan Komisi III: Bambang Soesatyo, Benny Kabur Harman dan Trimedya Panjaitan.
Dia menambahkan, pembahasan mengenai persenjataan ini telah menuju ke ranah teknis. Saat ini, tim untuk pengaturan regulasi persenjataan perizinan telah mulai dibentuk. Tito pun berharap polemik mengenai senjata api ini tidak berkelanjutan.
Eks Kapolda Metro Jaya ini berharap agar masyarakat mempercayakan penyelesaian polemik ini pada tim yang dibentuk sesuai rekomendasi Kemenkopolhukam. "Karena itu saya berpikir bahwa polemik mengenai senjata api termasuk yang di Brimob tidak menjadi polemik yang berkelanjutan," pinta Tito.
Tito dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah sepakat untuk tetap solid dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. "Karena hubungan Polri dan TNI jadi hal yang jauh lebih penting, karena ini adalah dua pilar NKRI," tegas Tito.
Eks Kadensus 88 ini juga mengaku telah menginstruksikan seluruh jajarannya agar tidak terpancing isu-isu yang mengadu domba Polri dan TNI. "Jangan juga ada pihak ketiga yang goreng isu ini, sehingga hubungan TNI dan Polri jadi terkorbankan. Ini akan rugikan bangsa dan rakyat," tegasnya.
Sebelumnya, usai jadi pembicara dalam Kongres ke-4 BEM Perguruan Tinggi Agama Islam di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (11/10), Tito juga menahan diri untuk berbicara mengenai amunisi asal Bulgaria itu. "Masalah itu (senjata Brimob), saya no comment, saya serahkan sama Pak Rikwanto," kata Tito saat itu.
Senada, Kakor Brimob Irjen Murad Ismail yang mendampingi Kapolri dalam rapat itu juga pakai jurus diam saat ditanya soal isu senjata pelontar granat bagi instansinya. "Ah. Senjata itu urusan negara," ujar Murad sambil menepis tangan wartawan.
Ketua Presidium IPW Neta S. Pane menyebut, sikap Kapolri menahan diri patut diapresiasi. Neta menilai, Kapolri menahan diri karena tiga hal.
Pertama, polemik persenjataan Polri ini sudah selesai. Kedua, munculnya polemik itu hanya karena miskomunikasi. "Ketiga tentu Kapolri tidak mau kasus tersebut melebar," ujar Neta, semalam.
Yang terpenting, lanjut Neta, ke depan pemerintah dan DPR mau menata regulasi yang tumpang tindih dalam pengadaan persenjataan Polri tersebut. Dalam merevisi regulasi persenjataan itu, semua pihak termasuk TNI harus mau menyadari bahwa Polri sudah terpisah dari korps baju loreng itu.
Selain itu, dasar yang dipakai dalam merevisi regulasi itu adalah UUD 1945. Di mana, tugas Polri disebutkan sebagai penjaga keamanan dan TNI sebagai penjaga pertahanan. "Sehingga masing-masing pihak tidak boleh melakukan intervensi dan tidak merasa superioritas satu sama lain," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 5.932 amunisi dan jenis senjata lain yang dibeli Polri dari luar negeri, ternyata memiliki kecanggihan yang luar biasa. Yang lebih utama, senjata ini mematikan. Padahal, menurut aturan, hanya TNI yang boleh memiliki senjata mematikan.
Ribuan amunisi dan senjata tersebut kini disimpan di gudang milik TNI.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Wuryanto saat di Taman Ismail Marzuki, Jakarta mengatakan, amunisi tajam yang dibeli Polri mempunyai radius mematikan 9 meter dan jarak capai 400 meter.
Amunisi tersebut juga memiliki keistimewaan lain. Menurut Wuryanto, saat ditembakkan, amunisi tersebut akan dua kali meledak.
Ledakan kedua akan melontarkan pecahan tubuh granat berupa logam kecil yang melukai dan mematikan sasaran tembak. Selain itu, jenis granat yang dibeli Polri juga bisa meledak sendiri tanpa benturan setelah 14-19 detik lepas dari laras. "Ini luar biasa. TNI tidak punya senjata dengan kemampuan jenis itu," ujar Wuryanto. ***
