Berita

Pertahanan

Rakyat Sejahtera Juga Bagian Jihad Pemerintah

RABU, 11 OKTOBER 2017 | 10:40 WIB | LAPORAN:

Makna jihad sejatinya memiliki arti yang sangat luas. Tidak saja berperang terhadap orang kafir atau orang yang memusuhi agama Islam. Jihad juga bisa dalam bidang apapun seperti mencari nafkah di jalan yang benar.

"Membela bangsa yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini  adalah juga bagian dari jihad," ujar Ketua Ikatan Dai Indonesia, Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail di Jakarta.

Kemerdekaan yang diraih bangsa ini, para pejabatnya atau penguasanya harus bisa berusaha untuk menyejahterakan rakyatnya, bisa juga memberdayakan ekonominya serta melindungi keyakinan-keyakinan agama yang dipeluk oleh rakyatnya. "Itu juga merupakan jihad pemerintah melalui seluruh aparatnya terhadap bangsa demi rakyatnya," terangnya.


UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Ahmad Satori, jika ini dijadikan patokan maka membela negara adalah suatu kewajiban.

“Sehingga jangan sampai negara kita dijajah oleh bangsa lain. Dan ini berlaku bagi semua pemeluk agama apapun karena sebagai rakyat sudah seharusnya untuk membela bangsanya," tambah Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Ia yakin di semua agama apapun selain Islam pun di Indonesia ini akan melakuan pengorbanan untuk negaranya. Karena agama lain juga membutuhkan tempat ibadah untuk para pengikutnya agar bisa menjaga keyakinannya.

"Dan tentunya ini suatu kebutuhan yang bersama dalam negara ini. Saya yakin agama yang lain juga melakukan demikian dimana para pengikutnya sama-sama untuk memiliki niat yang baik pada negeri ini dalam usaha memelihara keyakinannya," tutur pria kelahiran Cirebon, 6 Desember 1955 tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, jihad tidak harus berperang melawan bangsanya sendiri seperti yang dilakukan kelompok radikal selama ini yang menganggap pemerintah ini thogut sehingga perlu diperangi. Kelompok-kelompok sepert itulah yag menurutnya tidak memahami permasalahan jihad yang sesungguhnya.

"Dengan menggunakan senjata untuk melawan musuh yang ingin menjajah negeri kita, merusak negeri kita, nah kalau itu ya maka kita perlu berjihad mati-matian demi mempertahankan negeri ini," imbuh direktur Pasca sarjana Universitas Islam As Syafi’iyah Jakarta ini.

Ada juga makna jihad yang lebih luas yaitu berjuang untuk menyejahterakan rakyat.

"Jadi kalau pemerintah berusaha agar rakyatnya sejahtera, ekonomi negaranya makmur, daya belinya naik, kemudian rakyatnya terjamin seluruh kebutuhannya itu juga merupakan jihad. Di bidang pendidikan seperti kita menyiapkan orang-orang agar masa depan generasi mendatang berakhlak mulia, memiliki karakter yang baik itu juga merupakan jihad," kata alumni Universitas Al Azhar Mesir ini..

Ia juga menyayangkan selama ini masih ada masyarakat Indonesia yang belum percaya terhadap pemerintahnya sendiri. Untuk meyakinkan masyarakat, menurut dia, pemerintah harus membuktikannya.
 
"Membuktikannya tidak bisa sekedar dipaksakan melalui pidato atau ceramah saja, tetapi harus dibuktikan yang riil bahwa memang pemerintah benar-benar berusaha maksimal dengan berbagai macam kegiatannya untuk menyejahterakan rakyatnya. Isitilahnya untuk beli beras atau beli segala sesuatu serta untuk mendapatkan kerja juga mudah. Ini kalau semuanya mudah maka negari ini akan aman. Dan rakyat pasti tidak segan-segan untuk membangun, mengisi dan membela NKRI ini," ujarnya

Bandingkan, kata dia dengan negara-negara barat yang tidak beragama saja ketika masalah ekonominya nyaman, cukup dan segala masalah yang rakyatnya bisa diatasi maka negara itu juga terlihat aman.

"Usaha pemerintah melalui para perangkatnya untuk melakukan jihad secara sungguh-sungguh terhadap bangsanya yakni dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya, Insya Allah itu akan mengkokohkan rakyat terhadap pemerintahnya," ujar Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI ini mengakhiri.[wid]

 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

UPDATE

Venezuela Kecam Keras Serangan Militer AS, Maduro Umumkan Darurat Nasional

Sabtu, 03 Januari 2026 | 19:56

Kemenimipas Siapkan 968 Tempat Kerja Sosial

Sabtu, 03 Januari 2026 | 19:41

Trump Klaim Tangkap Presiden Venezuela Usai Bombardir Caracas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 18:56

Parpol Pragmatis, Koalisi Permanen Tidak Mudah

Sabtu, 03 Januari 2026 | 18:45

Pimpinan Ponpes Gontor Meninggal, Ini Jadwal Salat Jenazah dan Pemakaman

Sabtu, 03 Januari 2026 | 17:54

Sikap Parpol Dukung Pilkada Dilakukan DPRD Bisa Berubah

Sabtu, 03 Januari 2026 | 17:20

Pemilu Digital: Upaya Memutus Tuntas Biaya Tinggi dan Akal-akalan Demokrasi

Sabtu, 03 Januari 2026 | 16:30

Bank Mandiri Sinergi dengan Kemhan Bangun 5 Jembatan Bailey

Sabtu, 03 Januari 2026 | 15:55

Bulog Jamin Stok Beras di Sumatera Aman Usai 70 Ribu Hektare Sawah Terendam Banjir

Sabtu, 03 Januari 2026 | 15:11

Motorola Umumkan Tanggal Peluncuran Razr Edisi Khusus Piala Dunia 2026

Sabtu, 03 Januari 2026 | 14:56

Selengkapnya