BPK: Pajak 17 Kontraktor Senilai Rp 2,78 T Belum Diselesaikan

Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara berharap Presiden Joko Widodo bisa menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017.

Dari 687 laporan hasil pemeriksaan BPK terdapat 14.997 permasalahan yang perlu ditindaklanjuti.

Dalam temuan itu, BPK turut mengoreksi perhitungan bagi hasil migas pada SKK. Berdasarkan temuan BPK ada pembebanan biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam cost recovery senilai 956,04 juta dollar AS atau Rp 12,73 triliun.

Selain itu, BPK juga menemukan ada 17 kontraktor kontrak kerjasama atau  pemegang Working Interest belum menyelesaikan kewajiban pajaknya sampai tahun 2015 senilai 209,25 juta dolar AS atau setara Rp 2,78 triliun.

"Nah semua temuan ada indikasi itu kita serahkan," jelas Moermahadi.

Namun demikian, Moermahadi menjelaskan bahwa BPK tidak bisa menindaklanjuti temuan itu. BPK tidak memiliki alat untuk melakukan eksekusi atas temuan yang didapat.

"Jadi, kalau ada perbedaan, kok ini tidak ditindaklanjuti, kita enggak bisa. Kita hanya melaporkan saja kenapa ini tidak ditindaklanjuti gitu," jelasnya saat menyampaikan laporan itu di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/10).

Presiden Jokowi yang menerima pimpinan dan anggota BPK itu didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. [ian]