Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Elektabilitas Jokowi Bukan Hanya Tidak Aman Tapi Sudah Mengkhawatirkan

SENIN, 09 OKTOBER 2017 | 12:13 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dalam waktu yang berdekatan tiga lembaga survei yaitu Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Media Survei Nasional (Median) dan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil survei terkait dengan elektabilitas calon presiden menjelang Pemilu 2019.

Hal yang menarik dari hasil survei ketiga lembaga itu adalah elektabilitas petahana Joko Widodo di bawah 50 persen.

Hasil survei SMRC menyatakan elektabilitas Jokowi 38,9 persen, Median menyebutkan elektabilitas Jokowi 36,2 persen, sedangkan berdasarkan hasil survei KedaiKopi elektabilitas Jokowi 44,9 persen.


Mencermati rilis ketiga lembaga survei tersebut, pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra mengatakan ini merupakan peringatan dini bagi Jokowi karena untuk petahana elektabilitas di bawah 50 perse itu berada pada batas yang tidak aman.

"Bahkan dua lembaga survei merilis elektabilitas Jokowi di bawah 40 persen. Ini bukan hanya tidak aman, tapi sudah mengkhawatirkan," kata Iwel kepada redaksi, Senin (9/10).

Menurutnya, meskipun pemilihan Presiden baru akan dilakukan pada 2019 namun dari hasil tiga survei ini menunjukkan masih terbuka peluang bagi kandidat lain untuk bisa memenangkan pilpres mendatang.

Jelas Iwel, tiga survei ini bisa mewakili pendapat dan harapan masyarakat jelang Pilpres 2019. Artinya, Jokowi harus mawas dan mesti tingkatkan elektabilitas.

Dan kepada para penantang Jokowi, harus menyiapkan strategi yang mumpuni untuk bisa menyaingi politisi PDIP itu.

Iwel juga setuju, yang membuat elektabilitas Jokowi belum bisa menembus angka 50 persen, sebagai angka yang aman, adalah, karena pemerintah belum bisa menjaga stabilitas politik, ekonomi, hukum, termasuk gaduh masyarakat di media sosial. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya