Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Elektabilitas Jokowi Bukan Hanya Tidak Aman Tapi Sudah Mengkhawatirkan

SENIN, 09 OKTOBER 2017 | 12:13 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dalam waktu yang berdekatan tiga lembaga survei yaitu Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Media Survei Nasional (Median) dan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil survei terkait dengan elektabilitas calon presiden menjelang Pemilu 2019.

Hal yang menarik dari hasil survei ketiga lembaga itu adalah elektabilitas petahana Joko Widodo di bawah 50 persen.

Hasil survei SMRC menyatakan elektabilitas Jokowi 38,9 persen, Median menyebutkan elektabilitas Jokowi 36,2 persen, sedangkan berdasarkan hasil survei KedaiKopi elektabilitas Jokowi 44,9 persen.


Mencermati rilis ketiga lembaga survei tersebut, pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra mengatakan ini merupakan peringatan dini bagi Jokowi karena untuk petahana elektabilitas di bawah 50 perse itu berada pada batas yang tidak aman.

"Bahkan dua lembaga survei merilis elektabilitas Jokowi di bawah 40 persen. Ini bukan hanya tidak aman, tapi sudah mengkhawatirkan," kata Iwel kepada redaksi, Senin (9/10).

Menurutnya, meskipun pemilihan Presiden baru akan dilakukan pada 2019 namun dari hasil tiga survei ini menunjukkan masih terbuka peluang bagi kandidat lain untuk bisa memenangkan pilpres mendatang.

Jelas Iwel, tiga survei ini bisa mewakili pendapat dan harapan masyarakat jelang Pilpres 2019. Artinya, Jokowi harus mawas dan mesti tingkatkan elektabilitas.

Dan kepada para penantang Jokowi, harus menyiapkan strategi yang mumpuni untuk bisa menyaingi politisi PDIP itu.

Iwel juga setuju, yang membuat elektabilitas Jokowi belum bisa menembus angka 50 persen, sebagai angka yang aman, adalah, karena pemerintah belum bisa menjaga stabilitas politik, ekonomi, hukum, termasuk gaduh masyarakat di media sosial. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya