Berita

Foto/Net

Bisnis

Penerapan E-Toll Bikin Jengkel Orang

Infrastruktur Belum Siap
SENIN, 09 OKTOBER 2017 | 08:23 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah harus memas­tikan infrastruktur dan regulasi untuk mendukung program tran­saksi non tunai di tol (e-Toll) tersedia dengan baik sebelum diterapkan secara serentak pada 31 Oktober 2017.

Saat ini infrastruktur belum memadai. Penerapan yang terke­san dipaksakan, tidak sekadar bikin jengkel, tapi merugikan konsumen. Misalnya, gardu tol yang hanya bisa diakses E-Money (uang elektronik) yang diterbitkan bank BUMN. Konsumen yang memiliki EMoney terbitan BCA tidak da­pat mengaksesnya. Mereka terpaksa harus mundur untuk keluar antrian. Jika sulit, mereka terpaksa harus membeli kartu terbitkan bank BUMNyang kini banyak dijajahkan di depan gardu tol. Selain itu, banyak angkutan umum non trayek (taksi) belum tidak memiliki E-Money. Akibatnya, masyarakat kesulitan mengakses tol, terutama para turis yang memakai layanan angkutan tersebut.

Pengamat Kebijkan Publik Agus Pambagio menyatakan mendukung program transaksi non tunai. Karena, layanan ini bisa mengurangi antrean. Tran­saksi E-Toll hanya membutuhkan waktu 6-7 detik atau lebih cepat dibandingkan membayar cash yang waktunya sekitar 15-20 detik. Namun demikian, untuk diterapkan secara serentak, pe­merintah harus memastikan infrastrukturnya sudah siap.


"Sampai 31 Oktober harus benar-benar siap. Harus ada per­siapan dan upaya lebih agar pro­gram berjalan dengan baik," kata Agus kepada Rakyat Merdeka, baru-baru ini.

Dia melihat, berbagai persiapan yang dilakukan sudah cukup baik. Dan, menurutnya, penerapannya memang harus dipaksakan karena banyak masyarakat malas mem­beli kartu.

Soal layanan angkutan umum, Agus mengamini belum se­mua taksi memiliki E-Money. Dia menyarankan, Kemente­rian Perhubungan (Kemenhub) bikin aturan untuk mendorong perusahaan-perusahaan taksi menyediakan E–Money.

"Jangan konsumen dibebani untuk membeli E-Money," katanya.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyarankan, pemerintah untuk mem­berikan perlakukan khusus untuk kendaraan umum seperti truk. Menurutnya, banyak supir truk belum paham dan mengerti tentang E-toll.

"Saya kira perlu ada gardu khusus untuk melayani ken­daraan umum tetap bisa cash selama enam bulan, sambil dilakukan sosialisasi kepada mereka," sarannya.

Djoko memprediksi pada awal pemberlakuan pembayaran non tunai secara serentak akan ada masalah. Misalnya, masyarakat yang selama ini cuek atau tidak tahu dengan program transaksi non tunai, akan binggung. Na­mun hal tersebut, baginya hal yang wajar terjadi. Nanti, para konsumen akan terbiasa dengan sendirinya. ***

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya