Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fachry Ali menilai, Secara teoritis pernyataan Kamar Dagang Industri (KADIN) membuktikan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo tidak mengarah ke pasar bebas.
Menurut Fachry, Jokowi mengunakan BUMN sebagai instrumen kekuatan ekonomi yang bisa dikontrol negara untuk menahan globalisasi. Jika segala sesuatu diberika kepada swasta, maka tidak menutup kemungkinan dana dan investasi swasta akan berpindah ke tempat lain, bukan masuk ke kas negara.
"Buktinya bahwa BUMN itu dianggap oleh kadin, kadin itu kan pelaku usaha proyeksi swasta yang orientasinya pasar, pasar. justru dianggap berkembang oleh kadin," ujar Fachri, pada sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/10).
Fachry menambahkan, Jokowi sudah baik mengartikulasi teori keberadaan BUMN, sehingga anggapan yang menilai Jokowi liberal adalah salah sasaran.
"Jadi secara politik sebetulnya menepis tuduhan yang selama ini disampaikan pada presiden Jokowi sebagai kapitalis. Buktinya bahwa perekonomian RI, kalau melihat oleh perspektif kadin itu dipimpin oleh negara. Bukan market ekonomi," ujar Fachry.
Sebelumnya, Selasa (3/10/2017) malam dalam acara Rapat Koordinasi Nasional KADIN Indonesia, di depan Presiden Joko Widodo, Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roslani mengeluhkan jumlah BUMN dan anak usahanya terlalu banyak sehingga mengambil porsi dari pihak swasta bahkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"BUMN jumlahnya ada 118, tapi dengan anak cucu cicit hampir 800, dan itu mohon maaf, mengambil banyak porsi swasta dan UMKM, karena kita tahu BUMN ada katering, pakaian dibikin cicitnya mereka, itu kan jatah UMKM. Kami minta BUMN kembali ke core bisnisnya," kata Roslan.
[nes]
