Said Didu: Permintaan Pengusaha Upaya Persekusi Ke BUMN

. Permintaan pengusaha agar BUMN menjual aset-aset strategisnya kepada pihak swasta dinilai sebagai bentuk mengkucilkan perusahaan milik negara.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu mengatakan, permintaan itu dianggap tidak rasional. Bahkan, jika dibiarkan berlarut-larut maka bisa terjadi penganiayaan terhadap posisi BUMN di perekonomian nasional.

"Ada langkah sistemik yang bila dibiarkan, ada persekusi ke BUMN. Lalu apa maksudnya bahwa BUMN perlu menjual aset yang menguntungkan, ini apa. Ibaratnya, BUMN disuruh makan tulang, swasta makan dagingnya," tandas Said pada sebuah diskusi, Jakarta, Sabtu (7/10).

Dia mengatakan, demikian merupakan suatu respons pelaku usaha bahwa peran BUMN diklaim sudah mendominasi di dalam persaingan usaha. Namun, kalau porsi BUMN dikurangi, maka dia sanksi proyek pemerintah bisa digarap oleh perusahaan lokal.

Lanjutnya, di beberapa sektor, kemampuan permodalan dan teknologi swasta tidak sebanding dengan BUMN.

Kendati demikian, meningkatnya peran BUMN di berbagai sektor juga disebabkan oleh reputasinya. Menurut Said, BUMN kerap mendapat proyek dari Pemda karena memberikan nilai proyek yang lebih efisien, tidak wanprestasi, dan tidak akan membuat proyek mangkrak.

"Sementara pihak swasta ini kan tidak sedikit yang mendapat catatan hitam karena wanprestasi. Kalau begitu, pembangunan Indonesia makin mundur," imbuhnya.

Lanjutnya, ia juga heran dengan banyaknya protes terhadap dominasi BUMN. Sebab, melihat data yang dimilikinya, porsi BUMN secara sektoral masih kalah dibanding pihak swasta.

Produksi minyak kelapa sawit, contohnya, hanya menyumbang 5,8 persen dari produksi nasional. Sementara itu, produksi batu bara BUMN juga hanya tercatat 5,95 persen dari total produksi nasional.

"Selama ini BUMN dikira mendominasi, padahal usaha real estate di Jakarta saja dikuasai tiga konglomerat," pungkas Said Didu. [rus]