. Anggota MPR dari Fraksi PKB, Lukman Eddy mengatakan ada bangsa yang tidak mempunyai lembaga negara, mereka hanya bangga menjadi sebuah etnisitas.
"Akibatnya bangsa itu mengawang-awang dan tak punya aturan. Ia tak punya organisasi untuk mengatur masyarakat," ujarnya saat memberi pemaparan Sosialisasi Empat Pilar MPR pada Resimen Mahasiswa, di Kota Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (7/10).
Di sisi lain, lanjut Lukman, ada bangsa yang mempunyai lembaga negara yang mengatur segala proses yang ada. Dia pun bertanya, kita mau pilih yang mana?
Dijelaskannya, bila sebuah bangsa tidak punya lembaga negara maka biasanya bangsa itu menyerahkan segala urusan pada orang atau bangsa lain.
"Misalnya menyerahkan tentara pada negara lain. Bila kita berpikir apatis, tak memerlukan lembaga negara, maka hal demikian bisa menyebabkan kita tak bisa mempertahankan bangsa. Kita memiliki lembaga negara karena amanah para pendiri bangsa," ungkapnya.
Menurut Lukman, meski kita pesimis terhadap
performance pimpinan lembaga negara yang masih mengecewakan namun harus tetap optimis terhadap keberadaan lembaga negara. "Optimis tak boleh pupus," harapnya.
Generasi muda sebagai
agent of change diharapkan Lukman untuk menyampaikan kritik atau pendapat kepada penentu kebijakan.
"Bukan menjadi warga apatis sehingga membenci lembaga negara," paparnya.
Bila apatis maka generasi muda akan menjadi generasi galau dan hal demikian bisa merusak kultur Indonesia.
Di Indonesia, menurut Lukman, keberadaan lembaga negara ada yang diatur lewat UUD NRI Tahun 1945, ada juga yang diatur dengan menggunakan aturan di bawah UUD, seperti lewat UU, keputusan presiden, menteri, dan institusi di bawahnya.
Pasca reformasi di Indonesia terjadi perubahan menyeluruh terhadap kedudukan lembaga negara. "Ini amanah reformasi," ujarnya.
Perubahan ini perlu dilakukan sebab pada masa sebelumnya, masa Orde Baru, kedudukan lembaga negara tumpang tindih.
"Ada lembaga negara yang seharusnya independen namun ia malah tergantung pada lembaga negara lainnya. "Dulu pimpinan BPK ditunjuk oleh pemerintah," tambahnya.
Menurut Lukman hal yang demikian tak masuk logika. "Inilah yang akhirnya perlu ditata kembali. Penataan ulang dilakukan agar lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai dengan amanah, tak tumpang tindih, dan tak saling mengganggu," papar wakil ketua Komisi II DPR ini.
[rus]
