AJAKAN Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memutar ulang serta nonton bareng film G30S versi Orde Baru ternyata sempat memicu polemik pro-kontra namun memperoleh dukungan Presiden Joko Widodo yang bersama Panglima TNI ikut nonton bareng film G30S di Bogor 29 September 2017.
Presiden Jokowi juga menyarankan untuk menggarap film G30S versi reformasi. Demi melengkapi upaya mewujudkan saran presiden Jokowi tentang pembuatan film G30S versi reformasi, dengan penuh kerendahan hati saya memberanikan diri untuk menyampaikan saran agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berkenan menimba data dan informasi langsung dari para tokoh nasional yang bukan sekadar berteori namun secara lahir batin mengalami sendiri tragedi angkara murka G30S.
Kelirumologi
Pusat Studi Kelirumologi dalam berupaya menelaah kekeliruan-kekeliruan yang terkandung pada tafsir atas tragedi G30S menjumpai cukup banyak tokoh nasional yang benar-benar mengerti apa sebenarnya yang terjadi pada tragedi pertumpahan darah yang disebut sebagai G30S itu.
Misalnya Gubernur Lemhanas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo putera pahlawan revolusi, Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo yang gugur pada peristiwa G30S. Atau Komjen Pol (Purn), Jacky Mardono Tjokordirejo yang pada usia 31 tahun terlibat langsung sebagai kapolres Padang Pariaman, polda Sumbar yang merupakan basis PKI di Sumbar.
Pusat Studi Kelirumologi juga memperoleh banyak masukan berharga tentang apa sebenarnya yang benar-benar terjadi pada G30S yang secara pribadi dialami langsung seorang wartawan muda yang kemudian menjadi Duta Besar dan kini berkarya sebagai tokoh ilmu politik dan militer Prof. Dr. Salim Haji Said yang dituangkan ke dalam buku "GESTAPU 65, PKI, Aidit, Sukarno dan Soeharto".
KeseimbanganSilakan juga hayati inti makna memoar Jenderal Besar TNI A.H. Nasution "Memenuhi Panggilan Tugas" serta memoar Jenderal Besar TNI Soeharto "Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya" demi lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada tragedi G30S.
Jangan lupa simak buku putih tentang G30S yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negara RI serta dokumen terpilih sekitar G30S dengan kata pengantar Gubernur Lemhannas Letjen TNI Sofian Effendi.
Dan tentu sangat penting untuk mewawancara keluarga almarhum Jenderal Besar A.H. Nasution beserta para pahlawan yang jatuh menjadi korban keganasan angkara murka G30S.
Untuk demi lebih melengkapi serta menghadirkan keseimbangan data dan infromasi pada film G30S versi Orde Baru tentu sangat arif bijaksana apabila penggarap film G30S versi reformasi berkenan menimba data dan informasi dari para keluarga korban nyawa yang terpaksa ikut berjatuhan pada kemelut yang terjadi pasca G30S.
Termasuk juga mewawancara mereka yang terpaksa masuk rumah tahanan sampai pengasingan di Pulau Buru.
Sangat penting untuk ditata, dijaga dan dicegah agar penggarapan film G30S versi reformasi bukan membuka luka lama namun justru mendukung penyembuhan total atas luka lama.
[***]Penulis adalah pendiri Pusat Studi Kelirumologi dan Sanggar Pembelajar Kemanusiaan
