Kubu Novanto: Tindakan KPK Melawan Hukum!

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan sprindik baru untuk menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka adalah tindakan perlawanan hukum.

Menurutnya, putusan pradilan sudah jelas mengatakan menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya dan menyatakan penetapan terhadap tersangka Novanto tidak sah. Serta memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap kliennya.

"Jadi lanjutnya, putusan pengadilan ini terakhir dan mengikat semua pihak. Untuk itu kami berharap kepada KPK bisa menghormati putusan hukum tersebut. Kami sudah kordinasikan dengan pihak polri. Ini bahkan bisa langsung, tidak perlu dalam hal ini penyelidikan, hanya perlu penyidikan dan langsung tersangka, dan diambil hukum," terangnya dalam konferensi pers di kwasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jumat, 6/10).

Yunadi menjelaskan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa putusan praperadilan tidak menghilangkan keterlibatan seseorang sebagai tersangka.

Nah, koridor MK hanya bisa memutuskan persoalan pasal yang bertentangan UU. MK, kata Yunadi lagi, tidak tepat untuk menciptakan hukum baru yang di luar koridor. "Putusan MK memang mengikat namun bagi pihak pemohon wajib menindaklanjuti ke Depkumham untuk mengamandemen uu baru," jelasnya.

Yunandi menambahkan, salama pasal yang memutuskan itu tidak ada, maka harus dihormati dan sah mengikat semua pihak. "Untuk itu putusan MK tidak bisa dijadikan alas hukum," tutupnya.

Rencana KPK yang akan mengeluarkan sprindik baru muncul setelah KPK dikalahkan dalam prapradilan yang diajukan Setya Novanto atas penetapan status tersangkanya. Pada Jumat, 29 September 2017, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, memenangkan gugatan praperadilan Setya. Atas putusan tersebut, status tersangka Setya pun dinyatakan tidak sah. [sam]