Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Indosat Luruskan Isu Pemecatan 300 Karyawan

JUMAT, 06 OKTOBER 2017 | 20:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

‎Kabar 300 karyawan Indosat terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak benar.

Pihak Indosat menilai bahwa isu yang dihembuskan Sektetaris Jenderal Asosiasi Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Sabda Pranawa Djati adalah informasi hoax.

Grup Head Corporate Communications Indosat Ooredoo, Deva Rachman juga menjelaskan bahwa alasan restrukturisasi organisasi dan efisiensi yang disebutkan Sabda sebagai penyebab PHK juga tidak benar.‎


‎"Tidak benar adanya isu 300 karyawan Indosat Ooredoo terancam PHK," tegas Deva dalam hak jawab yang dikirimkan ke Kantor Berita Politik RMOL , Jumat (6/10).

Hak jawab ini sekaligus meluruskan pemberitaan http://ekbis.rmol.co/read/2017/10/06/309965/Sebanyak-300-Pekerja-Indosat-Terancam-PHK-

Deva menegaskan, manajemen Indosat Ooredoo saat ini sedang menjalankan strategi perusahaan untuk kembali ke bisnis inti (core business) yang berdampak pada perubahan struktur organisasi. ‎

Langkah ini dipilih lantaran manajemen dan pegawai Indosat Ooredoo berkomitmen dalam menjaga performa perusahaan guna memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan bisnis di seluruh Indonesia.

"Indosat Ooredoo juga selalu mengedepankan praktek Good Corporate Governance, yakni menaati peraturan yang berlaku dalam menjalankan bisnisnya. Kalaupun ada perubahan kebijakan perusahaan, akan kita sampaikan terbuka," pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, Deva juga meluruskan anggapan bahwa Indosat Ooredoo telah mementingkan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ketimbang tenaga kerja dari dalam negeri.

"Isu ‎TKA itu juga tidak benar. Di perusahaan itu jumlah tenaga kerja asing tidak sampai 1 persen," tegasnya.

Deva berharap ‎penjelasan ini bisa memberikan koreksi dan meluruskan tudingan negatif yang berkembang di masyarakat.

"Semoga bisa memberikan pemahaman yang benar dan lengkap,"‎ pungkasnya. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya