Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net
Tahun 2017 tinggal dua bulan lagi. Tapi realisasi pajak hingga September baru mencapai 60 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun. Untuk memenuhi target ini, siapa lagi yang mau diuber nih?
Progres 60 persen target kompak disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Keduanya menghadap Presiden Jokowi di Istana, Selasa (3/10). "60 persen dan kita tinggal tiga bulan. Kita coba perhatikan hati-hati," ujar Sri Mul.
Sri Mul tidak merinci berapa setoran pajak yang sudah masuk. Namun, jika asumsinya 60 persen dari target sebesar Rp 1.283,6 triliun, artinya sudah masuk sekitar Rp 700 triliunan. Nah, kurangnya 40 persen sekitar Rp 500 triliunan. Meski masih jauh dari target, dia optimis target akan tercapai. "Pak Jokowi bilang optimis tuh," tegasnya.
Mantan Direktur Bank Dunia ini menjelaskan, realisasi penerimaan pajak sudah lebih tinggi dibanding periode sama tahun lalu. Dengan catatan, penerimaan dari amnesti pajak (tax amnesty) yang mencapai Rp 93,5 triliun sepanjang Juli-September tahun lalu tidak diperhitungkan.
"Kalau seandainya pengaruh dari tax amnesty sendiri dikurangkan (pada 2016) maka kami masih mendapatkan positif hampir sekitar Rp 70 triliun," katanya.
Menurut dia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tumbuh positif 12,5 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kemudian, Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk individu juga menunjukkan peningkatan secara tahunan, juga dengan tidak memperhitungkan penerimaan dari amnesti pajak.
Secara sektoral, dia melihat penerimaan dari hampir seluruh bidang ekonomi mengalami perbaikan seiring dengan naiknya pendapatan. Produksi pertambangan meningkat lebih dari 30 persen karena adanya pemulihan harga komoditas dan ekspor. Begitu juga dengan sektor manufaktur dan perdagangan.
"Jadi kami lihat momentum pertumbuhan ekonomi nampaknya terbaca di dalam penerimaan pajak. Dan kami akan coba untuk ciptakan suasana yang kondusif agar momentum ini terus diperkuat sampai akhir tahun," pungkasnya.
Optimisme juga disampaikan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Dia optimis sisa 40 persen target bisa dikejar dalam dua bulan terkhir. "Bisa lah. Kita sudah punya strategi," kata Ken.
Salah satu yang tengah disiapkan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai perdagangan elektronik atau e-commerce. Nantinya, bisnis jual beli online akan dikenai pajak. Peraturan ini akan diterapkan pekan depan. Selain itu, pemerintah akan menggenjot penerimaan dari PPN.
Ken menyebut, paradigma masyarakat saat ini senang menghabiskan waktu dengan makan, berpariwisata dan kegiatan lain di luar menyimpan uang. Daya beli masyarakat yang tetap terjaga membuat pendapatan dari sektor ini masih tinggi dan terus meningkat.
Menurut Ken, Presiden Jokowi juga paham dengan kondisi pendapatan pemerintah tanpa program amnesti pajak seperti tahun lalu. Sehingga dia tidak bingung dengan perbedaan target pendapatan pajak tahun ini dibanding tahun lalu.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pesimis dengan ambisi pemerintah meraih target 100 persen. Menurutnya, nyaris semua sektor bisnis sudah dikejar pajak. "Siapa lagi yang dikejar? Kasihan masyarakat digenjot terus, bisa kontraksi nanti," ujar Yustinus kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Meski tidak memenuhi target, Yustinus bilang, pemerintah dapat memproyeksikan realisasi penerimaan pajak tahun ini berkisar Rp 1.094,88 triliun hingga Rp 1.169,86 triliun atau 85,3 persen hingga 91,14 persen dari target. Sehingga peningkatan yang akan terjadi terhadap target sekarang adalah 21 persen.
"Proyeksi ini didasari oleh kinerja penerimaan per Juli 2017 yang meskipun menunjukkan kenaikan tapi belum memuaskan. Paling maksimal bisa 92 persen target," jelasnya.
Yustinus yakin, dengan capaian di atas 80 persen, tidak membuat bingung pemerintah dalam penyerapan APBN. "Paling penyerapan Rp 1.000 triliun, impas lah tidak rugi," katanya. ***
