Kasus BLBI Jangan Diacuhkan, KPK Harus Telusuri Aset Bos Gajah Tunggal

Kelanjutan penanganan kasus dugaan kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih terus dipertanyakan publik. Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini justru terlalu menghabiskan tenaga untuk penanganan kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el.

Pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menilai KPK seharusnya tidak berfokus pada kasus korupsi KTP-el saja. Sehingga kasus besar lain, seperti dugaan korupsi BLBI, tidak diacuhkan.

Terlebih KPK telah merinci kerugian negara dari kasus tersebut mencapai Rp 3,7 triliun. Itupun diprediksi bisa bertambah seiring proses penyidikan yang masih berjalan.

"Kalau sudah dinyatakan akan memproses BLBI pasti penyelidikan sudah berjalan dan sudah ada perkembangan," ujar Yenti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/10).

Yenti menambahkan, demi mempercepat proses penyidikan, lembaga anti rasuah itu diminta untuk memeriksa pihak yang memiliki kaitan dengan aliran dana BLBI. Seperti menelusuri aset bos PT Gajah Tunggal, Sjamsul Nursalim yang merupakan obligor yang mendapatkan Surat Keterangan Lunas (SKL).

Namun demikian, hampir setengah tahun perjalanan kasus tersebut, KPK belum berhasil memeriksa pemilik saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) itu.

"Kasus ini sudah lama seharusnya segerakan prosesnya," ujar Yenti yang juga mantan Pansel pimpinan KPK itu.

Keterangan Nursalim diperlukan dalam penyelesaian kasus ini. Sebab, BDNI mendapatkan SKL dari Sjafruddin Temenggung, selaku Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional kala itu.

Penerbitan SKL dinilai janggal lantaran Sjamsul belum melunasi sisa utang sebesar Rp 3,7 triliun dari Rp 4,8 trilun. Sjamsul baru membayar Rp 1,1 trilun melalui aset tambak udang PT Dipasena di Lampung.

Sejauh ini, baru Sjafruddin yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sjafruddin disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [ian]