Berita

Foto:RMOL

Hukum

Kawal Korupsi Agraria, Puluhan Petani Temui Pimpinan KPK

KAMIS, 05 OKTOBER 2017 | 16:25 WIB | LAPORAN:

. Pimpinan KPK kedatangan puluhan petani yang tegabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/10). Kedatangan itu bertujuan untuk mendorong KPK menyelesaikan kasus korupsi di lingkup agraria.

"Kami mengingatkan bahwa sejauh ini jika pemerintahan Jokowi sedang giat-giatnya mendorong janji reformasi dari 9 juta hektar bagi petani. Maka itu sangat tidak mungkin jika tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi di sektor agraria termasuk di kehutanan dan perkebunan," kata Koordinator Utama KNPA Dewi Kartika.

Menurut Dewi, upaya pengusutan modus dan praktik korupsi pengeluaran izin konsesi tidak berjalan semestinya. Pemerintah juga tidak ada upaya dalam memberikan penguatan hak kepada petani. Untuk itu, KNPA meminta KPK untuk terus memberantas korupsi di sektor agraria, terutama kehutanan, perkebunan, juga pertambangan.


"Kita berharap di tahun ketiga pemerintahan ini akan ada upaya yang lebih serius dan konkrit bagaimana menertibkan semua izin konsesi yang sudah melakukan perampasan tanah bahkan sudah mengkriminalkan banyak petani dan masyarakat kampung di pelosok daerah," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang menerima mereka menyampaikan, lembaga anti rasuah itu telah bekerjasama dengan dua belas kementerian terkait dalam menyelesaikan konflik agraria.

"Beberapa tahun yang lalu KPK menghimpun di lebih 12 kementerian yang menyangkut bagaimana masalah konflik agraria, penanganan lahan, penanganan HGU (Hak Guna Usaha). Ada beberapa di antaranya alami kemajuan, tapi ada juga beberapa diantaranya yang tidak alami kemajuan. Konflik-konflik seperti itu teman-teman di KNPA datang kemari untuk jelaskan kepada KPK," kata Saut.

KPK akan telaah kembali hasil kerjasama dengan 12 kementerian itu untuk melihat sejauh mana penanganan yang telah dilakukan dalam penyelesaian konflik agraria. Termasuk juga dalam pengawasan penggunaan dana desa.

"Kita akan meninjau kembali lagi 12 kementerian yang kita ajak kemarin bersama KPK untuk menata lingkungan dalam rangka macam-macam ketahanan tadi yaitu ketahanan pangan, ketahanan gizi, penguasaan tanah dan lain-lain," pungkas Saut. [rus]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

UPDATE

Tidak Mengutuk Tapi Ayo Gugat Israel di PBB

Minggu, 05 April 2026 | 01:55

Energi Transisi Sulap Desa Rentan jadi Resisten

Minggu, 05 April 2026 | 01:32

1.305 Rekomendasi Audit BPK di Kementerian PU Belum Tuntas

Minggu, 05 April 2026 | 01:10

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Buntut Demo Kenaikan BBM

Minggu, 05 April 2026 | 00:52

Menang di Tingkat Kasasi, Natalia Rusli Fokus Kawal Perkara Pidana

Minggu, 05 April 2026 | 00:32

Pemerintah Desak DK-PBB Lindungi Pasukan Perdamaian di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 00:12

Pelni Sukses Layani 467 Ribu Penumpang Selama Arus Mudik-Balik Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 23:57

KSAD: Tiga Prajurit Gugur, Kami Sangat Kehilangan

Sabtu, 04 April 2026 | 23:32

Menlu Ungkap Ada Tiga Prajurit TNI Lagi Terluka di Lebanon

Sabtu, 04 April 2026 | 23:11

ITERA: Fenomena Langit Lampung Timur Diduga Sampah Antariksa Roket China

Sabtu, 04 April 2026 | 22:42

Selengkapnya