Berita

Foto:RMOL

Hukum

Kawal Korupsi Agraria, Puluhan Petani Temui Pimpinan KPK

KAMIS, 05 OKTOBER 2017 | 16:25 WIB | LAPORAN:

. Pimpinan KPK kedatangan puluhan petani yang tegabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/10). Kedatangan itu bertujuan untuk mendorong KPK menyelesaikan kasus korupsi di lingkup agraria.

"Kami mengingatkan bahwa sejauh ini jika pemerintahan Jokowi sedang giat-giatnya mendorong janji reformasi dari 9 juta hektar bagi petani. Maka itu sangat tidak mungkin jika tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi di sektor agraria termasuk di kehutanan dan perkebunan," kata Koordinator Utama KNPA Dewi Kartika.

Menurut Dewi, upaya pengusutan modus dan praktik korupsi pengeluaran izin konsesi tidak berjalan semestinya. Pemerintah juga tidak ada upaya dalam memberikan penguatan hak kepada petani. Untuk itu, KNPA meminta KPK untuk terus memberantas korupsi di sektor agraria, terutama kehutanan, perkebunan, juga pertambangan.


"Kita berharap di tahun ketiga pemerintahan ini akan ada upaya yang lebih serius dan konkrit bagaimana menertibkan semua izin konsesi yang sudah melakukan perampasan tanah bahkan sudah mengkriminalkan banyak petani dan masyarakat kampung di pelosok daerah," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang menerima mereka menyampaikan, lembaga anti rasuah itu telah bekerjasama dengan dua belas kementerian terkait dalam menyelesaikan konflik agraria.

"Beberapa tahun yang lalu KPK menghimpun di lebih 12 kementerian yang menyangkut bagaimana masalah konflik agraria, penanganan lahan, penanganan HGU (Hak Guna Usaha). Ada beberapa di antaranya alami kemajuan, tapi ada juga beberapa diantaranya yang tidak alami kemajuan. Konflik-konflik seperti itu teman-teman di KNPA datang kemari untuk jelaskan kepada KPK," kata Saut.

KPK akan telaah kembali hasil kerjasama dengan 12 kementerian itu untuk melihat sejauh mana penanganan yang telah dilakukan dalam penyelesaian konflik agraria. Termasuk juga dalam pengawasan penggunaan dana desa.

"Kita akan meninjau kembali lagi 12 kementerian yang kita ajak kemarin bersama KPK untuk menata lingkungan dalam rangka macam-macam ketahanan tadi yaitu ketahanan pangan, ketahanan gizi, penguasaan tanah dan lain-lain," pungkas Saut. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya