Berita

E-KTP/net

Hukum

Masih Ada Barang Bukti Di Amerika, KPK Kerjasama Dengan FBI Usut E-KTP

KAMIS, 05 OKTOBER 2017 | 16:13 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kerjasama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) atau lembaga investigasi milik Amerika Serikat dalam mengusut kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP). Kerjasama itu dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti terkait kasus e-KTP yang masih berada di AS.

"Benar KPK bekerja sama dan berkoordinasi dengan otoritas di beberapa negara, dengan AS kami lakukan kerja sama dengan FBI terkait dengan pengumpulan dan pencarian bukti karena ada bukti-bukti yang juga berada di AS," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/10).

Febri mengungkapkan bahkan dalam proses persidangan di AS telah mengungkap indikasi aliran dana e-KTP pada sejumlah pejabat Indonesia. Selanjutnya KPK akan mempelajaru terlebih dahulu apa yang mencadi fakta persidangan di AS.


"Apa yang terungkap tersebut tentu kami akan dalami lebih lanjut, kami akan kembali berkoordinasi dengan FBI terkait dengan bukti-bukti yang sudah didapatkan di sana karena di sana ada tuntutan hukum terkait dengan sejumlah kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan atau yang diduga ada kejahatan lintas negara di sana tentu kami akan koordinasi lebih lanjut," tutur Febri.

Menurut Febri, temuan di AS itu juga semakin menguatkan bukti-bukti yang ada terkait dengan indikasi korupsi e-KTP. Meski bukti yang dimiliki KPK pernah ditolak saat praperadilan Ketua DPR Setya Novanto.

"Bukti-bukti ni sangat kuat. Meskipun bukti yang kami ajukan tersebut kemudian misalnya di persidangan praperadilan kemarin secara formil tidak dipandang sebagai alat bukti dalam penyidikan terhadap SN tetapi putusan praperadilan itu mau tidak mau wajib kami hormati dan kami terima," demikian Febri.[san]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

UPDATE

Tidak Mengutuk Tapi Ayo Gugat Israel di PBB

Minggu, 05 April 2026 | 01:55

Energi Transisi Sulap Desa Rentan jadi Resisten

Minggu, 05 April 2026 | 01:32

1.305 Rekomendasi Audit BPK di Kementerian PU Belum Tuntas

Minggu, 05 April 2026 | 01:10

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Buntut Demo Kenaikan BBM

Minggu, 05 April 2026 | 00:52

Menang di Tingkat Kasasi, Natalia Rusli Fokus Kawal Perkara Pidana

Minggu, 05 April 2026 | 00:32

Pemerintah Desak DK-PBB Lindungi Pasukan Perdamaian di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 00:12

Pelni Sukses Layani 467 Ribu Penumpang Selama Arus Mudik-Balik Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 23:57

KSAD: Tiga Prajurit Gugur, Kami Sangat Kehilangan

Sabtu, 04 April 2026 | 23:32

Menlu Ungkap Ada Tiga Prajurit TNI Lagi Terluka di Lebanon

Sabtu, 04 April 2026 | 23:11

ITERA: Fenomena Langit Lampung Timur Diduga Sampah Antariksa Roket China

Sabtu, 04 April 2026 | 22:42

Selengkapnya