Lemkaji MPR Akan Gelar Symposium Nasional Kesenjangan Daerah

. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir Januari 2017, terdapat 10 daerah yang  menjadi kantong-kantong kemiskinan di Indonesia.

Kesepuluh wilayah miskin sebagian besar ada di Indonesia bagian timur. Beberapa diantara daerah yang paling banyak penduduk miskinnya itu adalah Papua (28,4 persen), Papua Barat (24,88 persen), NTT (22,01 persen) dan Maluku (19,26 persen).

Adanya 10 daerah yang menjadi kantong kemiskinan di Indonesia itu menjadi bukti bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini belum bisa dirasakan secara merata. Buktinya masih terdapat ketimpangan kesejahteraan daerah yang sangat nyata. Yang lebih memprihatinkan, kesenjangan disinyalir menjadi pemicu lahirnya sparatisme di beberapa wilayah.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI, Rully Chairul Azwar, Selasa (3/10), saat menyampaikan jumpa pers dalam rangka pelaksanaan symposium nasional dengan tema "revitalisasi peran DPD sesuai tugas konstitusionalnya". Ikut hadi dalam jumpa pers tersebut dua Wakil Ketua Lemkaji Ahmad Farhan Hamid dan Jafar Hafsah serta Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono.

Symposium nasional sendiri akan dilaksanakan pada hari Rabu (4/10), di Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen, Jakarta. Beberapa undangan diharapkan hadir untuk menjadi nara sumber symposium. Antara lain, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, Mendagri, Menteri Desa, Gubernur Sulsel, serta sejumlah pengamat.

Hasil Symposium nanti diharapkan menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus melaksanakan pembangunan di daerah. Sekaligus menekankan peran DPD dalam pelaksanaan otonomi daerah, sesuai tugas konstitusi yang dimilikinya.

"Ada peran yang bisa dilakukan oleh DPD sesuai tugas konstitusionalnya. Antara lain menjadi pengawal bagi pelaksanaan dana transfer daerah. Apalagi pelaksanaan dana transfer daerah ini belum banyak mendapat perhatian dari lembaga negara yang lain," kata Rully menambahkan.

Peran mengawal dana transfer itu menurut Rully sangat tepat dilaksanakan oleh DPD. Menginat DPD merupakan lembag perwakilan daerah, sehingga sangat pantas untuk memperjuangkan kepentingan daerah, baik di daerah sendiri maupun di tingkat nasional. [rus]