Berita

Harsono Tjokroaminoto/Net

Politik

GPII Usulkan Harsono Tjokroaminoto Jadi Pahlawan Nasional

SELASA, 03 OKTOBER 2017 | 07:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) mengusulkan agar Harsono Tjokroaminoto ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Usulan itu disampaikan dalam acara Milad ke-72 GPII bertajuk “Membangun Sinergi Untuk Indonesia; Islam Yes NKRI Yes” di Kantor GPII, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/10).

"Di dalam kesempatan yang berharga ini, kami ingin mengusulkan salah satu kader terbaik ummat dan bangsa ini, Senior kami untuk menjadi salah satu pahlawan nasional," ujar Ketua Umum GPII Karman BM dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/10).


Harsono Tjokroaminoto merupakan ketua umum pertama GPII. Putra Haji Omar Said (HOS) Tjokrominoto lahir di Madiun pada 24 April 1912.

Pada masa revolusi fisik, Harsono duduk sebagai penasihat pribadi PangIima Besar Soedirman dan ikut bergerilya bersamanya. Kemudian menjadi anggota dalam Panitia RIS RI untuk mengembalikan bentuk Negara Kesatuan RI, memimpin goodwiil mission Indonesia ke negara-negara Islam dan menjadi presiden Kongres Pemuda Islam se-Dunia.

Pada tahun 1972-1975 ia ditunjuk menjadi duta besar RI untuk Swiss. Dan pada tahun 1976-1978 ia menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung RI.

Selain itu, Harsono merupakan Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara di Indonesia.

Di zaman Belanda ia pernah berkarier sebagai guru Kweekschool PSII dan pengawas sekolah wilayah PSII Sulawesi Utara. Ia membantu dan memimpin berbagai surat kabar dan majalah yang berhaluan Islam-politik, pengarang beberapa brosur, terutama yang bercorak politik dan keislaman.

Di zaman Jepang beberapa waktu bekerja pada Domei Jakarta, dan pernah pula meringkuk dalam sekapan Kempetai karena ikut dalam gerakan pemuda Indonesia yang hendak merobohkan pemerintahan Jepang.

Pada tahun 1946, ia menjabat sebagai wakil Menteri Negara dalam Kabinet Natsir dan pada tahun 1955, ia menjabat sebagai wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Burhanuddin Harahap. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya