Para nelayan yang merasa dikibuli (dibohongi) atas janji Pihak Istana untuk membuat kajian akademik secara resmi dengan melibatkan nelayan tentang alat tangkap cantrang, akhirnya melakukan aksi mengumpulkan satu juta suara untuk presiden.
Nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) itu merasa kecewa, sebab pada 11 Juli 2017 Pihak Istana menjanjikan akan ada pelibatan nelayan secara langsung dalam membuat kajian akademik perihal persoalan alat tangkap cantrang.
Koordinator Aksi Lestari Priyanto mengatakan, aksi dilakukan karena belum ada tanda-tanda pemerintah akan melaksanakan kajian independen terkait alat tangkap Cantrang sebagaimana kesepakatan antara pihak istana dengan nelayan pada Aksi Damai Nelayan tanggal 11 Juli 2017yang lalu.
â€Kami menangih janji Presiden,†ujar Lestari Priyanto, dalam keterangan persnya, Senin (2/10).
Menurut dia, aksi pun telah dilakukan sejak Minggu 1 Oktober 2017, dimulai pukul 16.00 WIB. “Kami dari Komunitas Masyarakat Pesisir Rembang menggelar Aksi Satu Juta Surat untuk Presiden, menuntut agar pemerintah secepatnya menggelar kajian Cantrang yang melibatkan nelayan dan stakeholder terkait lainnya,†ujarnya.
Lestari menjelaskan, aksi ini juga menuntut agar Presiden Joko Widodo segera menggelar dialog terbuka dengan masyarakat nelayan seluruh Indonesia, untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dialami nelayan dan pelaku perikanan.
Gerakan Satu Juta Surat untuk Presiden ini akan dilaksanakan hingga bulan Desember 2017 sebagaimana batas akhir waktu pelaksanaan kajian Cantrang yang disepakati bersama.
â€Seluruh surat akan ditulis oleh nelayan dan masyarakat pesisir diatas kertas dan print-out dan secara bertahap akan kami kirim ke Istana Negara,†ujar Lestari.
Acara launching gerakan hari ini ditandai dengan pembukaan Posko Keprihatinan Nelayan dan aksi menulis surat secara serempak yang melibatkan 500 nelayan dan masyarakat pesisir di Rembang, Jawa Tengah.
Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) Riyono menyampaikan bahwa Gerakan Sejuta Surat untuk Presiden ini akan digelar secara bergelombang di berbagai daerah dan diharapkan akan terkumpul satu juta surat sebelum bulan desember 2017.
â€Masyarakat nelayan merasa kecewa karena pemerintah tidak segera merealisasikan kesepakatan untuk melakukan kajian Cantrang dan menggelar dialog. Namun, dalam berbagai kesempatan menteri Susi Pudjiastuti malah sering menyatakan bahwa masalah Cantrang sudah final dan akan dilarang mulai 1 Januari 2018,†ujar Riyanto. [sam]
