Megawati Dikaitkan Dengan Budi Gunawan, Hasto: Kan Pernah Jadi Ajudan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto enggan menanggapi lebih jauh soal situs Kodam VI/ Mulawarman yang mengaitkan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan terkait isu pembelian 5.000 senjata.

Pasalnya menurut Hasto, isu soal pembelian senjata itu sudah jelas-jelas dibantah langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto. Wiranto, Kata Hasto menegaskan saat ini institusi sipil yang hendak membeli senjata memang BIN, Namun senjata yang dibeli bukanlah senjata ilegal yang diimpor, melainkan senjata yang di pesan ke perusahaan plat merah, PT PINDAD.

"Itu kan sudah dibantah oleh Pak Wiranto, Pak Wiranto sudah memberikan penjelasan, penjelasannya sangat clear," tegas Hasto saat ditemui di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9).

Sebelumnya, artikel yang berjudul 'SIAPA YANG MENCATUT NAMA PRESIDEN INGIN DATANGKAN SENJATA 5000 PUCUK' itu, nama Presiden RI V Megawati turut disebut.

"Jendral Polisi Budi Gunawan mantan Ajudan Presiden Megawati pernah diplot jadi Kapolri. Namun, karena penolakan yang kuat, dipilihlah TITO. BG hanya jadi Wakapolri utk menghibur Megawati, maka kemudian dilantik jadi Kepala BIN," begitu kutipan dari situs Kodam Mulawarwan.

Hasto pun menampik bahwa Megawati terlibat dalam pembelian senjata BIN. Namun dia mengakui bahwa memang Budi Gunawan pernah menjadi ajudan putri proklamator itu semasa dia menjadi RI 1.

"Pak Budi Gunawan kan pernah menjadi ajudan Ibu Mega, ya itu memang sejarah mencatat itu," tegas Hasto.

Pangdam VI/ Mulawarman, Mayjen Sonhadji mengaku bahwa dia sudah kecolongan. Pasalnya, artikel yang ditulis dalam situs Kodam Mulawarman itu diposting tanpa adanya koordinasi. Situs Kodam VI/Mulawarman mem-posting artikel yang menyerang Kepala BIN terkait isu pembelian 5.000 senjata. Ternyata artikel tersebut nongol secara liar. Tanpa koordinasi dengan pimpinan Kodam.

Sonhadji mengatakan tak pernah ada perintah dari pejabat Kodam mengenai posting artikel tersebut. Menurutnya, tulisan itu bukan dibuat staf Kodam, namun dari pihak luar.[san]