Berita

Tokoh Islam Terima Penghapusan Tujuh Kata Di Piagam Jakarta Agar Indonesia Bersatu

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 | 17:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan bukan perkara mudah mengurus negara yang baru merdeka. Ia mencontohkan, negara Palestina dan Kosovo meski sudah menyatakan kemerdekaannya namun masih ada negara yang tidak mengakuinya.

Untuk itu, kata HNW sapaan akrab politisi PKS ini, para tokoh-tokoh Islam rela menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta, "… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

"Para tokoh Islam memahami betul sehingga Proklamasi 17 Agustus 1945 perlu dijaga. Tokoh Islam menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta agar Indonesia tetap bersatu," tambahnya.


Belajar dari sejarah tersebut, HNW menegaskan bila bangsa ini membaca sejarah maka tidak akan menjadikan umat Islam sebagai pelengkap penderita. "Tanpa peran umat Islam tak akan ada Pancasila dan NKRI," paparnya.

Sebagai mayoritas penduduk Indonesia, jelas HNW, Soekarno paham betul kondisi ini sehingga dalam pidato pada 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan di dadanya ada Islam. Tak heran bila Soekarno tidak mempermasalahkan Piagam Jakarta namun karena ada lobi Mohammad Hatta kepada tokoh-tokoh Islam maka tujuh kata tersebut dihapus.

Peran tokoh Islam dalam kebangsaan tidak hanya itu. Ketika bangsa ini berbentuk Republik Indonesia Serikat, bentuk yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi itu ditolak oleh tokoh dari Partai Islam Masyumi, Mohammad Natsir.

"Dengan mosi integral Mohammad Natsir, Indonesia berbentuk kembali menjadi NKRI," paparnya.

HNW dalam kesempatan itu mengajak umat Islam untuk tidak terombang ambing sehingga tidak produktif. Diharapkan umat Islam jangan sedikit-dikit membidah dan mengkufurkan pihak lain.

"Kalau umat Islam hanya membicarakan soal bidah, lalu siapa yang akan mengurus Indonesia?" tanyanya.

Lalu kalau umat Islam antipati kepada negara Indonesia karena dianggap bidah, hal demikian akan membuat umat Islam menjadi tidak bersemangat dalam mengisi Indonesia.

"Dan kalau umat Islam tak mengisi Indonesia maka peran itu akan diambil oleh pihak lain," ungkapnya.

Diharapkan umat Islam menatap ke depan dan mengisi pembangunan. Karena negeri ini warisan para ulama.

Ditambahkan HNW, Pancasila mengandung prinsip yang bisa memberi rasa nyaman kepada umat Islam. Dengan Sila I Pancasila membuat anak bangsa bebas melaksanakan ibadah agama.

"Dengan Sila I kita juga bisa mengkoreksi paham yang tak sesuai di Indonesia, seperti paham komunis," pungkasnya. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya