Berita

Setya Novanto/net

Politik

Nurdin: Beban Setnov Sudah Berat, Jangan Ditambah Persoalan Teknis Partai

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 | 07:01 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, tidak membantah ada persoalan di internal partainya. Hal ini memicu banyak permintaan dari kader agar Setya Novanto, mundur dari jabatan Ketua Umum.

"Dalam proses ini, namanya politik juga, apalagi partai besar sangat dinamis, tidak mungkin hanya satu sikap. Pasti ada perbedaan. Tapi bagaimana perbedaan itu tidak menciptakan perpecahan," ujar Nurdin di Jakarta Barat, kemarin, seperti diberitakan Kantor Berita Pemilu.

Nurdin menjelaskan bahwa para kader ingin Novanto dapat fokus pada kasus hukum yang tengah membelitnya. Kader juga berharap Novanto bisa lebih peduli pada kondisi kesehatannya.


"Semua tujuannya baik. Memberi ruang, kesempatan, keleluasan Pak Setnov untuk berkonsentrasi menyelesaikan proses hukum dan pemulihan kesehatan. Jangan beban yang sudah berat ditambah dengan persoalan teknis kepartaian," ungkap mantan Ketua Umum PSSI itu.

Ia juga tidak membantah ada tuntutan agar Novanto dinonaktifkan dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan DPP menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum.

"Kemudian ada yang berkembang. Termasuk hasil kajian Korbid kajian strategis bersama Polhukam agar bagaimana Novanto nonaktif. Bisa dikatakan menonaktifkan dirinya sendiri. Jadi tergantung Pak Novanto dalam melihat perkembangan partai dan keadaan dirinya," jelas Nurdin.

Yang jelas, lanjut Nurdin, Partai Golkar menegakkan kedisiplinan. Hal itu sangat diperlukan ketika "beringin tua" sedang ditimpa masalah besar.

"Saya akan lempar ke DPP bahwa kita punya aturan tentang penegakan disiplin. Di situ jelas, kalau ada kader yang tersangkut persoalan hukum maka penegakan disiplin diterapkan. Golkar peduli dengan penegakan hukum," tekan Nurdin. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya