Berita

Hakim Cepi/net

Hukum

Pakar: Langkah Hakim Tidak Putar Rekaman KPK Di Praperadilan Novanto Sudah Tepat

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 | 03:02 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap Hakim Tunggal, Cepi ‎Iskandar yang menolak bukti rekaman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto dinilai sudah tepat.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menjelaskan bahwa bukti rekaman yang diajukan KPK sifatnya sudah masuk dalam materi kasus, sehingga tidak layak untuk diputar di praperadilan. Praperadilan, jelasnya, hanya sebatas menguji prosedur penetapan seorang tersangka.

"Hakim sudah benar itu menolak pemutaran rekaman. Hakim jangan takut pada siapapun, harus berpegang pada keyakinannya," jelasnya saat dihubungi wartawan, Jumat (29/9).


KPK, kata Margarito, seharusnya juga tidak memaksa Hakim Cepi untuk memutar rekaman dalam sidang tersebut. Ini karena pemutaran rekaman sudah masuk dalam ranah materi.

"Tidak tepat teman-teman memaksakan untuk memutar rekaman, karena itu sudah masuk ranah materiil‎," ucapnya.

Ia pun meminta semua pihak untuk menghargai hasil putusan praperadilan yang telah mengabulkan gugatan Setya Novanto. Menurutnya, keputusan ini merupakan ranah hukum yang tidak perlu diperdebatkan lagi.

"Anda harus  pegan‎g adalah putusan pengadilan. Jadi jangan memakai opini dalam menilai," pungkasnya.

Dalam sidang putusan siang tadi (Jumat, 29/9) Hakim Cepi menilai ‎penetapan tersangka dari KPK kepada Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus KTP-el tidak sah. Cepi kemudian memutuskan untuk mengabulkan tuntutan Novanto dalam persidangan tersebut.

Untuk itu, Hakim Cepi turut memerintahkan KPK‎ untuk menghentikan segala proses penyidikan terhadap Novanto.

"Memerintahkan kepada Termohon (KPK) untuk menghentikan penyidikan Nomor 56/01/07 tanggal 17 Juli 2017 terhadap Setya Novanto," ujarnya.[san]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya