Berita

Effendi MS Simbolon/Net

Politik

Generasi Mileneal Harus Peka Politik Kekinian

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 | 11:08 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Generasi milenial alias generasi baru adalah individu yang kreatif. Generasi tersebut banyak berkecimpung menjadi seniman, pegiat media sosial, bahkan aktivis.

Politikus PDI Perjuangan Effendi MS Simbolon, sebagai doktor ilmu politik yang sudah mumpuni berkecimpung di pentas politik nasional berpandangan, selain yang disampaikan di atas, generasi mileneal itu juga harus peka akan kondisi politik kekinian. Tujuannya adalah sebagai kontrol dan mengkritisi kebijakan yang tidak tepat.

"Bagi anak muda, terkadang mereka enggan untuk terjun ke sistem. Beberapa diantaranya beranggapan bahwa politik itu urusan orangtua. Padahal, peran generasi muda di dalamnya sangatlah bernilai. Kritikan dan saran dari generasi muda itu diperlukan untuk perubahan bangsa," kata Affendi kepada wartawan, Jumat (29/9).


Menurut anggota Komisi I DPR RI ini, salah satu upaya agar generasi muda ikut berpartisipasi berpolitik adalah dengan membaca dan mendalami sejarah. Caranya, saat ini teknologi sudah mulai hadir dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai informasi soal politik dan sejarah juga bisa diperoleh dari sana.

Effendi mengatakan generasi muda milenial dapat berperan lebih aktif dalam politik praktis di Indonesia. "Dengan penguasaan IT dan sistem komunikasi terkini, kita sangat optimis akan dapat mewujudkan cita- cita bangsa dan negara khusus sistem tata nilai berdemokrasi di Indonesia," ucapnya.

Selain itu, pemahaman politik sejak dini juga harus diperkenalkan. Seperti membuat talk show, seminar yang menghadirkan aktivis muda. Ini bisa dilakukan oleh mahasiswa dan sejumlah organisasi kepemudaan.

Effendi yang juga ketua umum PSBI ini menilai cara berpikir generasi milenial saat ini lebih luas ketimbang anak muda di masa lalu. Katanya, generasi milenial dapat berperan besar untuk membangun bangsa. "Anak-anak muda ini bisa mengawal pemilu yang nantinya digelar serentak di Indonesia," lanjutnya.

Sementara itu seperti dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin berpendapat bahwa baik buruknya politik itu ditentukan oleh pemilih muda. Kalau pemilih muda saja tidak mau turut serta dalam berpolitik maka akan banyak persoalan nantinya terhadap proses demokrasi.

"Namun untuk masuk ke sistem, politik itu tidak bisa instan. Jadi enggak bisa cepat, butuh proses," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) ini.

Muryanto Amin menyebutkan, di Indonesia 40 persen dari jumlah penduduk adalah pemilih muda. Untuk menarik perhatian pemilih muda, maka ada yang harus dilakukan pemerintah pada partai politik. Katanya, parpol mesti melakukan pendidikan politik untuk generssi muda. Menurutnya, program pendidikan yang dimaksud seperti menemui sejumlah organisasi, melakukan diskusi, memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik, membuat kebijakan publik dengan memberikan pengalaman dan langsung mengerjakannya.

"Parpol, politikus juga harus memberikan contoh baik kepada generasi muda. Misal, dengan tidak melakukan korupsi, tidak berbuat curang. Kalau itu tidak dilakukan, maka generasi mudapun malas masuk ke politik," jelasnya.

Begitu juga pemerintah yang bisa menggandeng sekolah-sekolah dan memberikan politik sejak dini kepada pelajar. Dengan demikian, diharapakan generasi muda itu mau turut serta berpolitik.

Di Sumut, jumlah penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin pada 2015 dengan rentang usia 15-40 tahun tercatat, usia 15-19 tahun sebanyak 103,87 jiwa, usia 20-24 tahun 101,6 jiwa, usia 25-29 tahun 100,51 jiwa, usia 30-34 sebanyak 98,67 jiwa, usia 35-39 sebanyak 98,29 jiwa. Sementara jumlah penduduk di Sumut sebanyak 13.937.797 jiwa. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya