Berita

Foto/Net

Bisnis

Syaratnya, Bentuk Dulu Bank Syariah BUMN

Pangsa Pasar Diyakini Bisa Tembus 15 Persen
JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 | 09:33 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pangsa pasar perbankan sya­riah sebenarnya mampu menem­bus 15 persen atau lebih tinggi dari posisi saat ini, yang baru menyentuh 5,3 persen. Salah satu upayanya adalah dengan membentuk bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Wakil Ketua Umum Masyrakat Ekonomi Syariah (MES) Firdaus Djaelani, kon­disi perbankan syariah yang saat ini naik turun, lantaran masih kurangnya skala ekonomi per­bankan syariah.

"Untuk itu diperlukan berbagai upaya agar dapat mendorong per­tumbuhan perbankan syariah da­lam industri perbankan nasional. Salah satu upaya yang diusulkan oleh MES kepada pemerintah, yakni dengan membentuk bank syariah BUMN," ujarnya di Jakarta, kemarin.


Firdaus bilang, dulu pernah ada wacana pemerintah melakukan merger antara bank syariah anak usaha BUMN, seperti Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Sya­riah serta Unit Usaha Syariah BTN. Meski begitu, hingga saat ini usulan tersebut belum di­jalankan oleh pemerintah.

"Bisa saja merger bank BUMN Syariah. Kalau digabung, misal­nya bisa mencapai ekuitas Rp 15 triliun, lalu ditambahkan lagi modalnya supaya bisa masuk kelas BUKU (bank umum kegiatan usaha) IV," kata Firdaus.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Juli 2017 total aset perbankan sya­riah sudah mencapai Rp 388,65 triliun, atau berkontribusi 5,46 persen terhadap aset perbankan nasional.

"Kalau sekarang kan masih 5,3 persen. Jadi akan mencapai skala ekonomi kalau pangsa pasar sudah mencapai 15 persen seperti Malaysia. Artinya, kalau sudah segitu, mulai efisien," imbuhnya.

Firdaus melanjutkan, dengan menjadi bank syariah di kelas BUKU IV, maka bank tersebut dapat memperluas bisnis dengan menjadi bank persepsi, bank penyaluran APBN, serta bisnis lainnya seperti asuransi, multi­finance, sekuritas dan lain seba­gainya. Karena bisnis tersebut tidak bisa dilakukan oleh bank yang memiliki modal di bawah Rp 30 triliun.

Dengan permodalan dan ka­pasitas besar, imbuhnya, di­harapkan perbankan syariah bisa tumbuh besar pangsa pasarnya. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga perlu dilakukan. Karena bukan rahasia lagi, saat ini pemimpin bank-bank syariah berasal dari bank konvensional. Ia berharap, dengan banyaknya perguruan tinggi ekonomi sya­riah, nantinya SDM perbankan syariah akan berasal dari ilmu ekonomi syariah.

Deputi Komisioner Penga­wasan Perbankan OJK Sukarela Batunanggar menilai, perlu ada standardisasi khusus untuk perbankan syariah, agar dapat mendorong kualitas SDM per­bankan syariah. Tren perkem­bangan perbankan syariah harus didukung kualitas SDM.

"Terdapat 147 perguruan tinggi yang memiliki program ekonomi syariah, tapi belum terstan­dardisasi. Tantangan berikutnya bagaimana membuat standari­sasi, sehingga kualitas menjadi lebih baik," ujar Sukarela.

Untuk mendorong SDM per­bankan syariah, kata Sukarela, OJK memiliki beberapa inisiatif untuk dikembangkan. Pertama, perlu ada program vokasi untuk program studi syariah. Kedua, perlu ada pusat penelitian dan pengembangan SDM keuangan syariah berkelas dunia.

Ketiga, sinergi keuangan sya­riah yang didukung dengan peresmian Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Ke­empat, standardisasi kurikulum. Kelima, integrasi yang lebih mendalam antara ilmu syariah dan ilmu ekonomi modern.

Dalam hal sinergi, Sukarela mengkritik kurangnya sinergi antara stakeholder. Meskipun berada di bawah naungan Aso­siasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), sinergi antara bank syariah dinilai masih kurang.

"Dalam pelaksanaannya masih sendiri-sendiri. Harapannya bisa lebih bersinergi. Walaupun bersa­ing dalam bisnis tapi harus beker­jasama juga," kata Sukarela.

Sebab menurutnya, skala ekonomi bank syariah yang masih kecil, yakni dengan pangsa pasar baru sekitar 5,3 persen, perlu disiasati dengan sinergi. Ia juga berharap adanya sinergi melalui satu common platform untuk bank syariah di Indonesia, yang di dalamnya terdapat teknologi informasi, SDM, marketing, sosialisasi dan sebagainya.

"Logo iB (islamic banking) itu belum menjadi jaminan pe­layanan, jaminan kenyamanan, dan lainnya. Jadi skala ekonomi yang kecil itu disiasati dengan sinergi, agar menciptakan trust nasabah kepada iB ini," kata Sukarela. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya