Berita

Siswaryudi Heru/Net

Pertahanan

Nasib Poros Maritim Dunia dan Tol Laut Perlu Dikawal Ketat

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 | 22:06 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Poros maritim dunia dan tol laut sangat dibutuhkan oleh nelayan di pulau-pulau terluar dan terpencil. Karenanya, tiga tahun pemerintahan Jokowi, nelayan perlu melakukan pengawalan yang serius dan bersegera untuk mewujudkan visi besar tersebut.

"Kita harus mengawal penyelesaian pembangunan poros maritim dunia dan tol laut. Program ini sangat inti untuk membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan di Tanah Air," ujar Ketua Maritim dan Nelayan Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pro-Jokowi (Projo) Siswaryudi Heru di Jakarta, Kamis (28/9).

Menurut dia percepatan pembangunan Poros Maritim Dunia dan Tol Laut menjadi fokus yang tidak boleh tertinggal begitu saja di dua tahun sisa waktu periode pertama pemeritahan Jokowi.


"Nelayan adalah tulang punggung yang harus segera diangkat untuk bersama-sama mewujudkan tol laut dan poros maritim dunia. Kemandirian dan pengorganisiran nelayan untuk mewujudkan program itu pun tidak boleh berleha-leha lagi. Ini sudah menjadi komitmen kami, sebagaimana arahan dari Pak Presiden Jokowi dan Ketua Umum DPP Projo Pak Budi Arie Setiadi," tutur Kordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini.

Lebih lanjut, Siswaryudi Heru yang juga Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini mengatakan, dua program besar poros maritim dunia dan tol laut adalah jembatan yang sangat dibutuhkan nelayan dan masyarakat pesisir di pulau-pulau terluar dan terpencil.

"Itu juga sebagai jembatan mengikat pulau-pulau terpencil dan mensejahterakan nelayan di pulau-pulau terpencil dan terluar serta masyarakat pesisir di seluruh Tanah Air," ujarnya.

Karena itulah, lanjut Siswaryudi, nelayan yang tergabung di Projo terus berkomitmen mengawal dan mewujudkan program tersebut, agar segera bisa terasa kegunaan dan manfaatnya bagi nelayan Indonesia. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya