Berita

Siswaryudi Heru/Net

Pertahanan

Nasib Poros Maritim Dunia dan Tol Laut Perlu Dikawal Ketat

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 | 22:06 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Poros maritim dunia dan tol laut sangat dibutuhkan oleh nelayan di pulau-pulau terluar dan terpencil. Karenanya, tiga tahun pemerintahan Jokowi, nelayan perlu melakukan pengawalan yang serius dan bersegera untuk mewujudkan visi besar tersebut.

"Kita harus mengawal penyelesaian pembangunan poros maritim dunia dan tol laut. Program ini sangat inti untuk membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan di Tanah Air," ujar Ketua Maritim dan Nelayan Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pro-Jokowi (Projo) Siswaryudi Heru di Jakarta, Kamis (28/9).

Menurut dia percepatan pembangunan Poros Maritim Dunia dan Tol Laut menjadi fokus yang tidak boleh tertinggal begitu saja di dua tahun sisa waktu periode pertama pemeritahan Jokowi.


"Nelayan adalah tulang punggung yang harus segera diangkat untuk bersama-sama mewujudkan tol laut dan poros maritim dunia. Kemandirian dan pengorganisiran nelayan untuk mewujudkan program itu pun tidak boleh berleha-leha lagi. Ini sudah menjadi komitmen kami, sebagaimana arahan dari Pak Presiden Jokowi dan Ketua Umum DPP Projo Pak Budi Arie Setiadi," tutur Kordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini.

Lebih lanjut, Siswaryudi Heru yang juga Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini mengatakan, dua program besar poros maritim dunia dan tol laut adalah jembatan yang sangat dibutuhkan nelayan dan masyarakat pesisir di pulau-pulau terluar dan terpencil.

"Itu juga sebagai jembatan mengikat pulau-pulau terpencil dan mensejahterakan nelayan di pulau-pulau terpencil dan terluar serta masyarakat pesisir di seluruh Tanah Air," ujarnya.

Karena itulah, lanjut Siswaryudi, nelayan yang tergabung di Projo terus berkomitmen mengawal dan mewujudkan program tersebut, agar segera bisa terasa kegunaan dan manfaatnya bagi nelayan Indonesia. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya