Berita

Siswaryudi Heru/Net

Pertahanan

Nasib Poros Maritim Dunia dan Tol Laut Perlu Dikawal Ketat

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 | 22:06 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Poros maritim dunia dan tol laut sangat dibutuhkan oleh nelayan di pulau-pulau terluar dan terpencil. Karenanya, tiga tahun pemerintahan Jokowi, nelayan perlu melakukan pengawalan yang serius dan bersegera untuk mewujudkan visi besar tersebut.

"Kita harus mengawal penyelesaian pembangunan poros maritim dunia dan tol laut. Program ini sangat inti untuk membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan di Tanah Air," ujar Ketua Maritim dan Nelayan Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pro-Jokowi (Projo) Siswaryudi Heru di Jakarta, Kamis (28/9).

Menurut dia percepatan pembangunan Poros Maritim Dunia dan Tol Laut menjadi fokus yang tidak boleh tertinggal begitu saja di dua tahun sisa waktu periode pertama pemeritahan Jokowi.


"Nelayan adalah tulang punggung yang harus segera diangkat untuk bersama-sama mewujudkan tol laut dan poros maritim dunia. Kemandirian dan pengorganisiran nelayan untuk mewujudkan program itu pun tidak boleh berleha-leha lagi. Ini sudah menjadi komitmen kami, sebagaimana arahan dari Pak Presiden Jokowi dan Ketua Umum DPP Projo Pak Budi Arie Setiadi," tutur Kordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini.

Lebih lanjut, Siswaryudi Heru yang juga Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini mengatakan, dua program besar poros maritim dunia dan tol laut adalah jembatan yang sangat dibutuhkan nelayan dan masyarakat pesisir di pulau-pulau terluar dan terpencil.

"Itu juga sebagai jembatan mengikat pulau-pulau terpencil dan mensejahterakan nelayan di pulau-pulau terpencil dan terluar serta masyarakat pesisir di seluruh Tanah Air," ujarnya.

Karena itulah, lanjut Siswaryudi, nelayan yang tergabung di Projo terus berkomitmen mengawal dan mewujudkan program tersebut, agar segera bisa terasa kegunaan dan manfaatnya bagi nelayan Indonesia. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya