Berita

Siswaryudi Heru/Net

Pertahanan

Nasib Poros Maritim Dunia dan Tol Laut Perlu Dikawal Ketat

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 | 22:06 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Poros maritim dunia dan tol laut sangat dibutuhkan oleh nelayan di pulau-pulau terluar dan terpencil. Karenanya, tiga tahun pemerintahan Jokowi, nelayan perlu melakukan pengawalan yang serius dan bersegera untuk mewujudkan visi besar tersebut.

"Kita harus mengawal penyelesaian pembangunan poros maritim dunia dan tol laut. Program ini sangat inti untuk membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan di Tanah Air," ujar Ketua Maritim dan Nelayan Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pro-Jokowi (Projo) Siswaryudi Heru di Jakarta, Kamis (28/9).

Menurut dia percepatan pembangunan Poros Maritim Dunia dan Tol Laut menjadi fokus yang tidak boleh tertinggal begitu saja di dua tahun sisa waktu periode pertama pemeritahan Jokowi.


"Nelayan adalah tulang punggung yang harus segera diangkat untuk bersama-sama mewujudkan tol laut dan poros maritim dunia. Kemandirian dan pengorganisiran nelayan untuk mewujudkan program itu pun tidak boleh berleha-leha lagi. Ini sudah menjadi komitmen kami, sebagaimana arahan dari Pak Presiden Jokowi dan Ketua Umum DPP Projo Pak Budi Arie Setiadi," tutur Kordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini.

Lebih lanjut, Siswaryudi Heru yang juga Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini mengatakan, dua program besar poros maritim dunia dan tol laut adalah jembatan yang sangat dibutuhkan nelayan dan masyarakat pesisir di pulau-pulau terluar dan terpencil.

"Itu juga sebagai jembatan mengikat pulau-pulau terpencil dan mensejahterakan nelayan di pulau-pulau terpencil dan terluar serta masyarakat pesisir di seluruh Tanah Air," ujarnya.

Karena itulah, lanjut Siswaryudi, nelayan yang tergabung di Projo terus berkomitmen mengawal dan mewujudkan program tersebut, agar segera bisa terasa kegunaan dan manfaatnya bagi nelayan Indonesia. [sam]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya