Berita

JK/net

Hukum

Kontradiktif, Wapres JK Ketahuan Tak Taat Bayar Pajak Hotel Di Makassar

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 | 17:03 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Masih ada saja pengusaha di daerah yang mengemplang pajak retribusi daerah, meski Pemerintah Jokowi-JK telah gencar menggalakkan agar masyarakat taat membayar pajak.

Di Kota Makassar, sebanyak lima hotel dipasangi spanduk "tak bayar pajak" oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kota Makassar. Termasuk Hotel Sahid milik Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Direktur Penyuluhan,Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Hestu Yoga membenarkan pemasangan spanduk tersebut. Menurutnya, pemasangan dilakukan agar setiap pengusaha taat membayar pajak.


"Benar mas (ada pemasangan spanduk)," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (28/9).

Namun demikian, dia mengaku tidak bisa berkomentar banyak mengenai ketidaktaatan pajak hotel milik JK. Kata Hestu, kewenangan itu ada pada kewenangan daerah masing-masing.

"Saya tidak bisa komentar, karena Pajak Hotel merupakan pajak daerah kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten masing-masing," sambungnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari INDEF Bhima Yudhistira menilai ada kontradiksi antara kebijakan pemerintah dengan yang terjadi di Makassar.

"Pertama memang saya sepakat kontradiktif, jadi banyak sekali pajak pasca tax amnesty tidak hanya kelas kakap, tapi UMKM juga, seperti smartfone masuk pajak, e-commerce, memperluas wajib pajak," ujarnya saat dihubungi.

Menurutnya, pemerintah harus adil dalam menindak pengemplang pajak dan memberikan contoh yang baik bagi rakyatnya agar taat membayar pajak.

"Bisa dibilang begitu (tidak ada contoh yang baik dari pemerintah). Harusnya (JK) memberi contoh yang baik, tapi statemen saya pokoknya Pak JK, saya nggak tahu, tapi pemerintah harus adil, beri contoh yang baik," pungkasnya.

Selain lima hotel, 12 wisma an 22 rumah kos juga dipasangi spanduk "tak bayar pajak".  Kasubdit Pajak Hotel dan Air Bawah Tanah (ABT), Kota Makassar, Harryman menjelaskan bahwa spanduk itu merupakan peringatan sebelum bangunan itu dibekukan.

"Bisa saja dibekukan izin usahanya kalau tidak bayar pajak, setelah diberi peringatan," jelasnya pada Selasa (19/9).[san]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya