. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Rita Widyasari mengklarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bupati Rita yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait gratifikasi, tercatat memiliki peningkatan kekayaan hingga dua ratusan miliar dalam LHKPN pada kurun empat tahun.
Peningkatan Rp 28 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 236 miliar di tahun 2015 mendapat perhatian luas publik terutama di media sosial.
Rita pun memberikan penjelasan terkait penambahan signifikan di LHKPN tersebut.
"Saya juga banyak ditanya kok bisa kekayaan saya di LHKPN meningkat tinggi 2010 sebesar 28 M, 2015 sebesar 236 m. Saya beritahukan karena saat saya menjadi bupati pertama saya tidak tahu cara menghitung harta, harta 2010 adalah harta sebelum saya jadi bupati," kata dia di akun Facebook
Rita Widyasari, Kamis (28/9).
"Saya ada melaporkan hasil dari tambang milik saya dan sawit yang milik saya, pada 2014 saya diminta klarifikasi LHKPN KPK di kantor gubernur, tak ada yang bertambah dalam harta saya, hanya tanah atas sawit dan tambang yang saya punya itu harus dihitung, bukan hanya hasilnya produksinya dilaporkan, saya bingung juga jawab, lalu kata petugas LHKPN anggap aja kalau ada yang beli lahan sawit dan lahan batubara kira-kira berapa ya saya jawab rasanya pernah ada yang mau beli tambang saya Rp 150 M-200 M dan kalau sawit gak ada yang pernah tawar anggap aja Rp 25 M-50 M kali harganya," tambahnya.
"Nah cek saja karena itulah harta saya meningkat tajam berlipat-lipat padahal ini perkiraan saja, bisa di cek LHKPN saya yang kedua dan juga sebenarnya tanah tambangkan bukan hak kami, akan jadi milik pemda jika sudah tidak produksi, tapi kata LHKPN ini aset, jadi dikirakan harganya. Dan kemudian dengan staf LHKPN yang saya ingat namanya Hasan memasukannya ke dalam laporan kekayaan perkiraan harga tersebut," sambung Rita panjang lebar.
Rita sengaja mengungkapkan hal ini agar agar publik tahu informasi yang sebenarnya, dan tidak mudah tergiring opini negatif di pemberitaan khususnya di media sosial.
"Saya buat status ini agar tidak terlalu menuduh bahwa harta saya naik tajam karena jadi bupati. Tak ada penambahan harta yang signifikan naik sejak saya jadi bupati pertama hingga kini," ungkapnya.
"Apapun itu saya minta maaf dengan seluruh rakyat Kukar. Makasih dukungannya dan saya hormat dengan lembaga KPK, saya akan koorperatif mengikuti tahapan proses KPK. Dan khusus perempuan jangan takut masuk politik," tukas Rita mengunci pernyataannya.
Bupati Kukar yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Rita Widyasari ditetapkan tersangka oleh KPK karena diduga terlibat gratifikasi terkait izin tambang, Selasa (26/9). Dia mengaku kaget atas penetapan tersangka oleh KPK itu.
Selasa, Rita ada di Jakarta untuk menghadiri acara Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran RI, Rabu besoknya. Jadi, tidak benar kabar Rita terjaring OTT KPK di Kukar.
KPK melakukan penggeledahan di banyak tempat di Kukar untuk mencari alat bukti terkait kasus gratifikasi yang diduga diterima Rita. Penggeledahan dilakukan sejak Selasa siang (26/9), dan menyasar Kantor Bupati, Kantor Dinas Perkebunan, rumah dinas bupati, rumah pribadi bupati, rumah orangtua bupati, dan rumah seorang tim sukses Rita.
[rus]
