Pemerintah Tidak Punya Konsep Pendidikan Berkelanjutan

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang kerap berganti tidak hanya merepotkan guru dan siswa, juga menunjukkan pemerintah tidak memiliki konsep pendidikan berkelanjutan.

Anggota Komisi X DPR RI Toriq Hidayat menilai, saat ini pemerintah seperti mengalami kesulitan dalam merumuskan model yang tepat bagi pendidikan di Tanah Air. Hal itu dibuktikan dengan tidak konsistennya kurikulum yang silih berganti sesuai dengan pergantian menteri yang menandakan pemerintah belum memiliki konsep pendidikan berkelanjutan.

"Selama ini perubahan kurikulum sangat merepotkan. Kita butuh grand desain pendidikan yang berkelanjutan. Jika terjadi pergantian menteri tidak perlu ganti kebijakan lagi karena sudah ada grand desainnya," kata Toriq kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/9).

Menurutnya, Kurikulum 2013 merupakan produk terbaru pemerintah yang terlalu banyak revisi, baik dari segi isi maupun materi sehingga menyulitkan pendidik untuk mempelajari dan menggunakannya sebagi pedoman dalam pembelajaran. Di sisi lain, masih berlakunya dua kurikulum dalam satuan pendidikan yaitu Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 menyulitkan Guru dalam melakukan pendekatan, strategi, model pembelajaran, materi, serta penilaian yang berbeda dengan tuntutan kurikulum.

Untuk itu, Panja Evaluasi Dikdasmen mengajak organisasi guru untuk memberikan masukan pengelolaan secara umum (grand design) tentang pendidikan nasional. Peran praktisi pendidikan sangat penting untuk dirumuskan dan disampaikan kepada pemerintah. Sehingga grand design pendidikan nantinya diterapkan oleh penyelenggara pendidikan dan guru.

"Kita belum punya grand desain pendidikan, padahal pendidikan itu penentu peradaban dan kompleksitas masalah pendidikan kita sangat luar biasa. Karena itu, kita butuh konsep pendidikan yang berkelanjutan. Dan jika para guru ada usulan untuk rancangan grand desain pendidikan yang berkelanjutan ke depan akan sangat baik," imbuh Toriq. [wah]