Jumlah pegawai negeri sipil dianggap tidak ideal, bahkan dalam kondisi darurat karena ada kebijaan moratorium. Untuk mengatasi kurangnya PNS di seluruh Indonesia, netizen tidak setuju kalau dengan kebijakan membuka lowongan baru. Mendingan angkat tenaga honorer yang sudah lama bekerja jadi PNS.
Menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga akhir 2015, jumlah PNS tercatat sebanyak 4.498.643. Dari jumlah itu, 20,94 persen merupakan PNS di tingkat pusat dan 79,06 persen merupakan PNS di pemerintah daerah.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengatakan, jumlah ini tidak bisa dikatakan ideal untuk Indonesia. Dia mengatakan, secara umum, setiap 1,7 petugas PNS di Indonesia melayani 100 orang.
"Jadi sebenarnya tidak ada indikator ini ideal atau belum. Yang bisa kita katakan hanya efisien tidak PNS itu melayani masyarakat," kata Ridwan.
Bahkan di DKI Jakarta, Pemprov mengaku kekurangan puluhan ribu PNS. "Kami sudah mengusulkan ke Kemenpan mengenai penambahan formasi kuota yang dibutuhkan, naÂmun belum disetujui," ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika.
Sayangnya usulan BKD DKI Jakarta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum disetujui untuk adanya penambahan. Karena menurut Kemenpan RB, Indonesia kelebihan jumlah PNS.
"Mungkin dalam perhitungan Menpan kelebihan PNS, tapi distriÂbusi per provinsi, distribusi posisi, itu bisa jadi lebih di luar, tapi DKI kurang. Ini yang belum dapat kepuÂtusan Menpan," tambah Agus.
Agus menyatakan juga bahwa jumlah kebutuhan guru sebanyak 46.000 dan Pemprov hanya memiliki 32.000. Total kekurangan sebanyak 14.000 PNS karena banyaknya guru yang pensiun, namun belum bisa ada penambahan.
Namun untuk mengatasi kekuranÂgan PNS di Indonesia, warga dunia maya mengaku tidak setuju kalau moratorium dicabut. Apalagi cara yang ditempuh dengan membuka lowongan CPNS secara besar-besaran.
"Kalau menurut saya tak usah terima baru, sebab mash banyak honorarium yg sudah bertahun2 beÂlum ada kejelasanya sampe sekrg," usul akun @jawariparapatt.
"Sebaiknya selamanya aja di moratorium, ganti dengan penerimaan pegawai kontrak," timpal akun @ didihartono.
"Banyak karyawan swasta yang gajinya pas-pasan.. tapi kerjanya lebih bagus. Mendingan kesempatan pada mereka," cuit akun @ kleberson777.
Akun @glpromozar mengaku tidak setuju bila pemerintah merekrut kemÂbali PNS secara besar-besaran. "Udh terlalu byk PNS di Indonesia, knp hrus rekruit pns lagi..waduhh membebani APBNaja.." protesnya.
"Cukup si, yg ada aja banyak nganggur n makan gaji buta," timpal akun @heridiaz63.
"@BKNgoid idonesia ga perlu naikan jabatan/gaji PNS. Tp kualitas & kinerjanya yg mesti d tingktkan," cuit akun @Dimasaujana.
"Justru mungkin lebih baik jumÂlah pns dikurangi sebab mungkin terlalu banyak pegawainya tapi produktifitas rendah?(bingung)," kata akun @RobbyPerry1.
"Kalau semua jadi PNS/ASN negara tdk akan maju. Siapa yg mengelola bisnis," ujar akun @ musni_umar.
Terkait dengan kurangnya jumlah Guru PNS di Ibukota, netizen lebih mendorong Pemda DKI untuk menÂgakomodir guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi diangkat menjadi PNS.
"Sebenarnya DKI nggak kekuranÂgan guru, kalau yang honorer/ guru tidak tetap diangkat statusnya menjadi PNS," kata akun@Ukaheniveb10_04.
"Kalau guru 'honorer' yang dinaiÂkkan statusnya menjadi PNS mungÂkin sekiranya dapat mengurangi kekurangan guru 'PNS' di DKI.." cuit akun @h3ll_4ngel.
"Semoga yang diterima jadi pns dki orang-orang terpilih dan punya jiwa pengabdian yang tinggi," kata akun @kasihi.
"Sebenarnya dilapangan kekosongan di isi oleh para guru honÂorer, baik yang digaji oleh pemprov sendiri melalui KKI nya dan yang digaji dari sekolah. Semoga saja para guru honorer tersebut dapat diangkat menjadi PNS," tutur akun @shidiqpu menjelaskan.
"Pak @jokowi @menpanrb BPK PRESIDENBPK MENPAN, PERHATIKANJUGA KAMI GURUHONORERK2 DKI JKT..BS SPTGURUBANTU& GURUGARIS DEPAN.PNS HARGA MATI" tutur akun @Erda16009189.
"Selamat Honorer menjadi PNS. Lebih cepat lebih baik," ujar akun @RobertMarbun2.
Sementara itu, politikus Partai Gerindra Bambang Riyanto menÂgatakan, Indonesia saat ini sedang mengalami darurat pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak melakukan rekrutmen CPNS.
Padahal, kata dia, sebanyak 125 ribu PNS pensiun setiap tahun. Bambang khawatir, jumlah PNS di pusat dan daerah akan minus bila pemerintah tidak mengantisipasi hal tersebut.
"Saat ini jumlah PNS kita sudah minus. Ada pensiun, tetapi pengganÂtian pensiun tidak ada. Hingga 2020 akan menjadi tahun-tahun sulit bila tidak ada langkah pemerintah untuk menghitung teliti kebutuhan pegawai di seluruh daerah," terang Bambang.
"Pemerintah hrs transparan. Selama 2 tahun moratorium penerimaan PNS, brp yg pensiun, mundur atau meninggal. Bandingkan dgn lowongan yg dibuka," kata akun @ alvinlie21. ***
