Berita

Bisnis

Buya Syafii: Kemampuan Korporat Jinakkan Uang Harus Ditularkan Ke Masyarakat

RABU, 27 SEPTEMBER 2017 | 20:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kemiskinan masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia. Padahal, Proklamator RI Soekarno dahulu menyatakan tidak akan ada kemiskinan dalam negara Indonesia yang sudah merdeka.

Demikian disampikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif dalam Forum Dialog yang diselenggarakan President Office Sinar Mas dengan tema "Ekonomi Berbasis Kerakyatan: Merekat Perbedaan, Memperkuat Persatuan, di Jakarta, Rabu (27/9). Pembicara lainnya adalah Chairman Garuda Food Sudhamek.

Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dan mantan KSAL Laksamana (Purn) Marsetio hadir sebagai penanggap. Mantan Menteri Perindustrian yang kini menjabat sebagai Managing Director Presiden Office Sinar Mas, Saleh Husin bertindak sebagai moderator.


"Bung Karno pernah menyatakan, tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Tapi setelah 72 tahun, kita tahu kemiskinan masih menjadi masalah utama bangsa ini," kata Syafii Maarif.

Menurut anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) yang akrab disapa Buya Syafii ini, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia uang tampak begitu liar, tapi bagi sejumlah sektor swasta seperti Sinar Mas, uang terlihat begitu jinak. "Kemampuan menjinakkan uang inilah yang harus ditularkan kepada masyarakat luas," tambahnya.

Menurutnya, bangsa Indonesia sesungguhnya sudah memiliki modal yang sangat bernilai, yakni Pancasila. Karena setiap sila di dalamnya bisa menjawab setiap masalah secara menyeluruh dari berbagai dimensi. Dalam pemerataan kesejahteraan misalnya, upaya menjawabnya tidak saja dari sisi ekonomi, tapi juga aspek social hingga hati nurani.

Begitu pula dengan ancaman intoleransi dan radikalisme, tidak cukup hanya ditangani dengan penegakan hukum semata, tapi mesti melibatkan pula aspek social, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. "Agar tidak muncul paham berani mati karena takut hidup. Itu teologi maut namanya," tandasnya.

Sedangkan Sudhamek menekankan pentingnya empat prinsip dasar kemitraan sebagai landasan hubungan sosial ekonomi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ke-4 prinsip dasar itu adalah saling membutuhkan, saling menguatkan, saling percaya, dan saling menguntungkan. "Keempat prinsip dasar itu harus dijalankan kalau kita ingin memberdayakan (UMKM)," ungkapnya.

Menurut Sudhamek, selama ini UMKM lebih banyak diperlakukan sebagai objek, bukan subjek. "Bantuan yang diberikan pun sering setengah jalan, jadinya tidak tuntas," ujarnya seraya menambahkan semua itu menunjukkan penanganan UMKM belum sepenuhnya professional dan holistik.

Sementara itu Saleh Husin menyatakan, diskusi semacam ini, yang diikuti para eksekutif di lingkungan Sinar Mas, merupakan kegiatan reguler korporat. Temanya berbeda-beda, mengikuti situasi dan kondisi aktual bangsa ini.

"Yang jelas, Sinar Mas memang punya komitmen kuat untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya mendorong percepatan pemerataan ekonomi," demikian Saleh Husin usai diskusi. [zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya