Penglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tak ambil pusing mengenai persepsi publik terkait pernyataannya menegai 5 ribu senjata yang akan dibeli kelompok institusi diluar militer-Polri. Menurut Gatot publik punya hak untuk membangun persepsinya masing-masing dalam menilai suatu kejadian, jika hal tersebut diperdebatkan maka sama saja memperdebatkan situasi offside dalam pertandingan sepak bola.
"Ibarat kita nonton sepakbola, penonton dari belakang lihat itu offside, kan yang samping bilang tidak. Masa saya harus marah sama dia" ujar Panglima TNI, Gatot Nurmantyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).
Lebih lanjut Gatot tidak sependapat jika dirinya dinilai ada kesalahan dalam salah satu proses komunikasi mengenai jumlah senjata. Menurut Gatot, yang bisa menilai adanya kesalahan dalam proses komunikasi yakni pimpinan tertinggi yakni presiden.
Gatot menyanggah adanya miss komunikasi antara dirinya dan Menkopolhukam, Wiranto yang menyebut bahwa bukan 5 ribu tetapi 500 senjata api yang dibeli oleh BIN. Begitupula soal kabar bahwa ada ketidakharminisan diantara lembaga-lembaga negara terutama TNI dan Menkopolhukam. Gatot menilai semua lembaga berhubungan baik.
"Yang tahu ada miss komunikasi apa gak hanya presiden saya. Tapi saya sampaikan dalam satu negara ada aturan. Saya bilang menteri lihat dengan cara saya disebut miss komunikasi ya saya terima," ujarnya.
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto menjelaskn, semua senjata yang dibeli itu untuk keperluan intelijen dan tidak dilakukan diam-diam. Menurutnya, pembelian senjata itu juga sudah dianggarkan dalam APBN. Selain itu, senjata tersebut juga bukan diimpor dari luar negeri sebagaimana disebutkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
"Jadi itu 500 pucuk, untuk kepentingan intelijen. Pembuatannya di Pindad," tegas Wiranto dalam jumpa pers di Kantornya, Minggu (24/9).
Persoalan adanya 5 ribu senjata dibeli secara ilegal dilontarkan Gatot, dalam acara silaturahmi bersama Purnawirawan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat lalu (22/9), Gatot menyampaikan adanya institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia. Gatot memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawasi institusi yang memesan 5 ribu senjata tersebut.
[nes]
