Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

DPR: Batalkan Penetapan PT PKJ Sebagai Penyelenggara Lelang Gula Rafinasi

RABU, 27 SEPTEMBER 2017 | 16:46 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kalangan anggota Komisi VI DPR terus meminta Pemerintah untuk membatalkan penetapan PT Pasar Komoditas Jakarta sebagai penyelenggara lelang gula rafinasi 3,2 juta ton per tahun untuk kebutuhan industri makanan dan minuman.

Penolakan ini mengingat perusahaan tersebut belum berpengalaman karena masih baru. "Masak lelang besar diserahkan kepada pihak swasta yang belum berpengalaman," jelas anggota Komisi VI DPR, Abdul Wachid, (Rabu, 27/9).

Dia menyarankan, penyelenggara lelang diserahkan kepada perusahan BUMN yang sudah teruji menyelenggarakan lelang kebutuhan pangan. Misalnya Bulog atau BUMN lain.


Menurutnya, jika diserahkan kepada BUMN, negara juga mendapat keuntungan dengan masuknya penerimaan negera bukan pajak. "Kalau swasta baru, yang untung yah pemiliknya," cetusnya.

Penolakan juga disampaikan anggota Komisi VI Lili Asjudiredja sebelumnya. Alasannya pun sama. "Masak perusahaan swasta yang belum punya jam terbang diberikan program melakukan lelang untuk kebutuhan besar. Sebaiknya keputusan pemerintah menunjuk Pasar Komoditas Jakarta dibatalkan," katanya.

Bahkan dia curiga ada manipulasi dan kongkalikong penyerahan tanggung jawab lelang gula rafinasi kepada perusahaan swasta yang belum berpengalaman.

"Menunjuk perusahaan baru, ini pasti ada permainan di belakangnya. Jangan sampai ini dibiarkan, ada indikasi kuat penyalahgunaan main belakang," katanya.

Dia mendesak bila perlu Presiden Jokowu turun tangan mengawasi proses lelang. Sebab, lelang 3.5 juta bukan perkara mudah. Diperlukan perusahaan yang berpengalaman untuk mengurusnya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.[zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya