Presiden Jokowi diminta mengembalikan Tim Ekonominya kepada ekonom Rizal Ramli. Soalnya, kini perekonoÂmian Indonesia dinilai malah jauh dari harapan rakyat.
Hal ini dinyatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) Jones Batara Manurung. Menurutnya, politik kerakyatan yang didengungkan Jokowi melalui Tri Sakti dan Nawa Cita ternyata malah jauh dari rakyat.
Padahal, lanjutnya, politik kerakyatan harus sejalan denganekonomi kerakyatan, sebaÂgaimana diharapkan masyarakat dengan janji-janji Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.
"Presiden butuh tim ekonomi yang beridentitas profesional progresif yang dapat memecahÂkan kebuntuan tata kelola ekonomi yang masih dikuasai segelintir kelompok," tutur Jones.
Dia mengungkapkan, model ekonom seperti Rizal Ramli (RR) dapat menjadi salah satu yang bisa diharapkan dalam tim ekonomi yang memiliki kapasitas dan keberanian (proÂfesional progresif) dalam misi pembangunan kembali ekonomi kerakyatan.
Dijelaskannya, RR memang sudah pernah terlibat di Kabinet Kerja Presiden Jokowi, namun sayangnya keluar tanpa reserve dari Kabinet Kerja.
"Karakter layaknya seorang aktivis progresif, yang suka "ngepret" membuat seorang Rizal harus digeser karena diangÂgap "mengganggu" kepentingan pihak tertentu," ujar Jones.
Dikatakan Sekjen Relawan Duta Jokowi ini, dengan Tim Ekonomi yang berjiwa kerakyatan (profesional progresif), sebeÂnarnya dapat menjadi stimuÂlant upaya penuntasan agenda Jokowi sebagaimana janjinya pada masa kampanye. Tim terseÂbut diharapkan dapat membuka jalan yang lebih mudah untuk periode kedua Jokowi.
"Tim Ekonomi profesional progresif ini bertugas membanÂgun kembali fondasi sistem ekonomi kerakyatan Indonesia untuk bisa menyingÂkirkan politik identitas dan memenangkan politik kerakyatan," jelasnya.
Direktur Eksekutif Nasional Rumah Tani Indonesia (RTI) ini juga menilai sosok RR saat menjabat menteri di Kabinet Kerja memberi corak tersendiri. Dia merupakan sosok yang beÂrani berbeda pendapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.
Terkait kontrak freeport, RR juga berseberangan denÂgan Sudirman Said saat itu. Demikian pula dengan kebiÂjakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tentang reklamasi Teluk Jakarta, Rizal Ramli juga berseÂberangan. ***
