Isu kebangkitan PKI seperti ulang tahun di setiap bulan September. Komunisme seolah menjadi hantu yang menakuti masyarakat. Pun demikian dengan Presiden Jokowi, isu ini sering dikaitkan dengan dirinya sejak Pemilu 2014. Kini, menjelang Pemilu 2019, isu itu kembali dimainkan. Tapi sepertinya tidak akan kena ke jantung Jokowi.
Serangan terhadap Jokowi soal PKI masih saja berdatangan. Yang baru-baru ini terkait polemik pemutaran kembali film G30S/PKI. Ada yang mau film itu diputar kembali, tapi ada juga yang menganggap film itu tidak perlu diputar lagi karena hanya 'pesanan' dari pengusaha Orde Baru ketika itu.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo punya sikap sendiri. Dia menginstruksikan jajarannya untuk nonton bareng film G30S/PKI. Film ini, sewaktu rezim Soeharto wajib diputar setiap tanggal 30 September. Berganti rezim, film ini dihentikan. Instruksi Gatot tentu menimbulkan pro dan kontra. Namun, Presiden Jokowi mengaku tidak keberatan TNI dan masyarakat menggelar nonton bareng film ini. Malah, Jokowi mengusulkan ada film anyar yang dibuat untuk menyesuaikan dengan karakter generasi milenial. "Untuk anak-anak milenial tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka," kata Jokowi saat ditemui di Desa Mangunsuko, Dukun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9).
Keinginan untuk membuat ulang film G30S/PKI ini ditanggapi bekas Ketua MPR Amien Rais. Dia mewarning, rencana itu ibarat memberi angin segar kebangkitan PKI. "Yang jelas sekarang rezim Jokowi secara nggak disadari memberikan angin kebangkitan PKI. Itu yang bahaya," kata Amien, Minggu (24/9). Amien menolak film yang disutradarai Arifin C Noer itu direvisi. Politisi PAN itu khawatir, jika film itu direvisi, akan bertentangan dengan sejarah yaitu membenarkan PKI. "Pak Jokowi harus hati-hati dalam mengusulkan film baru. Karena yang dibuat pada sekian tahun lalu itu adalah film berdasarkan riset yang panjang. Tidak ngawur," tegasnya.
Istana cepat merespons teguran keras Amien. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, membantah tudingan itu. "Itu sih ngawurlah," ujar Teten di kantornya, Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, kemarin.
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto juga mengimbau nonton bareng film G30S/PKI tidak perlu menjadi polemik. Pemerintah, dalam hal ini tidak melarang masyarakat untuk menonton, dan mereka yang tidak mau menonton juga tidak apa-apa.
Seperti diketahui, saat menjelang Pilpres 2014 Jokowi yang saat itu menjadi kontestan nomor urut dua, menjadi bulan-bulanan isu PKI. Bahkan, Jokowi sampai angkat bicara dan mengaku merasa terhina dituding sebagai komunis. "Ini penghinaan besar," kata Jokowi dalam konfrensi pers di Bandung, 3 Juli 2014.
Saat itu, Jokowi mengaku sudah bersabar menghadapi kampanye hitam. Namun kesabarannya ini malah membuat kampanye hitam semakin menyebar kemana-mana. Jokowi misalnya mencontohkan kampanye hitam yang semula hanya dialamatkan kepada dirinya, belakangan mulai mengarah kepada orang tuanya. "Sebetulnya kita kurang sabar apa? Sejak awal pertama kita diamkan. Dan terus kemana-mana," ujarnya.
Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan, isu PKI tahun ini tidak akan kena ke Jokowi. Hal itu, didasari sikap Jokowi yang enggan berpolemik terhadap isu tersebut. "Isu PKI tidak akan kena ke jantung Jokowi. Masih ada jarak yang coba ditunjukkan Presiden," ujar Asep kepada
Rakyat Merdeka, tadi malam.
Jokowi, kata dia, menunjukkan sikap netral dengan menurunkan menteri-menterinya untuk menanggapi polemik nonton bareng G30S/PKI. Sebab, menurutnya, jika Jokowi bersikap bertentangan dengan Gatot, artinya Presiden termakan isu PKI. "Tapi kan Jokowi tidak reaktif dan saya harap Jokowi tidak bereaksi dengan isu-isu taktis begini. Tapi kalau masalah kemanusiaan seperti Rohingya atas nama negara baru Presiden muncul," katanya.
Asep memprediksi, Jokowi akan terus menjaga sikap hingga Pilpres 2019. Menurut dia, Jokowi tidak akan melakukan manuver politik secara langsung karena akan sibuk mengurusi pekerjaannya sebagai modal Pilpres 2019 sebagai petahana.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menyarankan bangsa Indonesia sebaiknya menatap ke depan dan tidak perlu mengungkit-ungkit luka lama, termasuk tragedi 1965. Sekarang sudah banyak keturunan anggota PKI yang kerja kantoran, menjadi anggota DPR maupun menjadi PNS.
"Tidak ada gunanya juga, wong sekarang sudah rukun. Keturunan PKI sekarang sudah bisa kerja di kantor-kantor dan tidak diganggu-ganggu. Orang mau kerja nggak dilihat KTP-mu apa. Sekarang sudah bisa jadi (anggota) DPR, pegawai negeri dan sebagainya. Ngapain mau ribut-ribut lagi," kata Mahfud MD kepada wartawan di Yogyakarta, kemarin.
Menurutnya, sejarah akan tersimpulkan sendiri setelah 100 tahun lebih. Jika masih seperti sekarang maka masih banyak yang dendam, marah, sentimentil dan lain-lain. "Seperti kita sekarang lihat sejarah Majapahit, tidak ada yang marah karena sudah ratusan tahun. Kita tidak usah buka luka lama, kita rukun-rukun saja ke depan," katanya. ***
